Menteri LHK ajak perempuan jadi pelopor isu perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengajak kaum perempuan untuk menjadi pelopor dalam isu perubahan iklim dan mengubahnya dari permasalahan menjadi peluang, salah satunya lewat Program Kampung Iklim (Proklim).

"Saya ingin memberikan gambaran peran perempuan dalam komunitas masyarakat di tingkat RT/RW misalnya. Pada tingkat tapak dan terdepan, para ibu dalam kelompok dapat mendorong inisiasi pembentukan kelompok masyarakat Program Kampung Iklim," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya menurut keterangan resmi Kementerian LHK yang diterima di Jakarta pada Kamis.

Menteri Siti mengatakan bahwa banyak kegiatan yang bisa dilakukan kaum perempuan dalam Proklim seperti menanam pohon dan pertanian agroforestri, daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran dan juga membangun ekonomi sirkular sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

KLHK berharap hingga 2024 akan terbentuk sebanyak 20.000 kampung iklim di seluruh Indonesia, yang menurut Siti memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk kaum perempuan.



Dia menjelaskan bahwa sejak pertemuan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-20 pada 2014, perspektif gender dalam isu penanggulangan perubahan iklim telah memiliki basis yang kuat. Di tingkat nasional juga kebijakan responsif gender terkait perubahan iklim terus disempurnakan.

"Tantangan utamanya dan saat ini, yaitu dalam implementasi dan dalam konteks peran perempuan, untuk bagaimana perempuan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Perubahan iklim merupakan isu yang berdimensi jangka panjang dan menyangkut values, multi-disiplin, multisektor, inter-generasional, dan memerlukan peran semua pihak," jelas Siti.

Dia menekankan bahwa ancaman perubahan iklim perlu diwaspadai karena berdampak pada kehidupan manusia seperti terjadi peningkatan bencana akibat iklim ekstrem, ancaman terhadap kawasan pesisir dan tenggelamnya pulau-pulau kecil karena kenaikan tinggi muka air laut, gangguan kesehatan penyakit terkait iklim seperti malaria dan timbulnya jenis penyakit baru.

Perubahan iklim juga menimbulkan kerusakan infrastruktur akibat iklim ekstrem, peningkatan kejadian gagal panen, penurunan produktivitas ternak, tanaman perkebunan dan tanaman semusim, gangguan mata pencaharian masyarakat khususnya pertanian dan nelayan serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Untuk itu partisipasi semua pihak untuk aktif bekerja sama melaksanakan tindakan terintegrasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan berkontribusi positif terhadap pengendalian perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.