Polisi pastikan tak mengawal konvoi moge di atas Jembatan Sei Alalak

Banjarmasin (ANTARA) - Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Mochamad Rifa'i menegaskan polisi tak mengawal konvoi motor gede (moge) dari Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) di atas Jembatan Sei Alalak yang menuai kritik keras dari masyarakat.

"Jadi pengawalan dari titik start di Banjarmasin sampai ke lokasi jembatan itu dipimpin kapten ridernya bukan dari Polantas," kata Rifa'i di Banjarmasin, Kamis.

Terkait keputusan rombongan moge bisa melintas di atas jembatan yang belum secara resmi dibuka itu, Rifa'i mengaku tidak mengetahui secara pasti.

Namun dari laporan yang dia terima, pihak HDCI telah berkoordinasi dengan pihak proyek jembatan atau penanggung jawab yang ada di lokasi.

Sedangkan untuk rute mulai turun dari jembatan atau memasuki wilayah hukum Polres Barito Kuala, pengawalan dilakukan Polantas hingga keluar menuju perbatasan Kalimantan Tengah antara Kecamatan Anjir Pasar dan Kapuas.

"Ini kan iring-iringan motor gede, jumlahnya juga tidak sedikit. Kalau kita lepas begitu saja pasti juga mengganggu lalu lintas yang lain, sehingga perlu dibantu pengawalan agar tidak terjadi insiden tak diinginkan," jelasnya.

Kehadiran konvoi moge tersebut diakui Rifa'i dalam rangka menyalurkan bantuan masyarakat terdampak pandemi bertajuk Etape Borneo HDCI Indonesia Rally 2021.

HDCI memulai misi kemanusiaan itu dari Sulawesi, yakni Makassar dan berakhir di Pontianak, Kalimantan Barat. Di setiap kota yang disinggahi rombongan menyalurkan bantuan.

Diketahui aksi konvoi moge melintas di Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan viral di media sosial mengingat jembatan tersebut belum dibuka untuk umum lantaran menunggu peresmian yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung.

Masyarakat mengkritik keras aksi moge melenggang mulus tanpa hambatan dikarenakan selama ini harus terjebak macet melintasi Jembatan Sei Alalak 2 yang jadi jalur alternatif sementara Jembatan Sei Alalak sepanjang 850 meter dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Kalimantan Selatan Direktorat Jenderal Bina Marga menggantikan Jembatan Kayu Tangi 1 yang telah berusia sekitar 30 tahun.