Fraksi PKS mengingatkan itu dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Kalsel 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Hj Mariana SAB MM di Banjarmasin, Senin (12/9).
Dalam pemandangan umum yang dibacakan Imam Kanapi itu, Fraksi PKS mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Maret 2021, bahwa jumlah penduduk miskin di provinsinya 208,11 juta orang atau dengan tingkat kemiskinan 4,83 persen.
"Angka tersebut berarti bertambah 20,24 ribu orang miskin dibandingkan Maret 2020," ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Imam Kanapi.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS yang diketuai H Ardiansyah SHut dan Sekretarisnya Firman Yusi SP menyarankan agar Pemprov setempat lebih memaksimalkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Pada pemandangan umum Fraksi PKS tersebut juga mengapresiasi atas peningkatan pendapatan dalam RAPBD-P 2021 bila dibandingkan dengan APBD Murni tahun yang sedang berjalan.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH dan Sekretarisnya H Troy Satria dalam pemandangan umumnya menekankan antara lain terkait penggunaan anggaran.
"Penggunaan anggaran tersebut agar transparan, akuntabilitas dan tidak diskriminatif terutama dalam pelayanan publik," demikian FPG mengingatkan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan HM Isra Ismail SH MH.
Pendapatan daerah pada RAPBD-P Kalsel 2021 sebesar Rp6,7 triliun lebih atau naik 23, 81 persen dari APBD Murni tahun anggaran tersebut.
Sedangkan belanja daerah pada RAPBD-P Kalsel 2021 sebesar Rp 6,9 triliun lebih atau naik 25,85 persen dari APBD Murni tahun berjalan.
Hadir pada rapat paripurna tersebut, Asistennya II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Syaiful Azhari mewakili Gubernurnya H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin.
