Tanjung, (AntaranewsKalsel) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menambah wawasan keagamaan ke Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Ketua FKUB Kabupaten Tabalong H Gusti Taberani di Tanjung, Senin mengatakan, kegiatan studi banding ke Kabupaten Malang diikuti pengurus FKUB setempat termasuk perwakilan empat agama di `Bumi Saraba Kawa` ini.
"Kabupaten Malang masyarakatnya termasuk heterogen karena selain muslim juga ada penganut agama lain karena itu FKUB Tabalong ingin menambah wawasan terkait kerukunan umat beragamanya termasuk dalam pengelolaan tempat ibadah masing-masing," jelas Taberani.
Kunjungan FKUB Tabalong ke Kabupaten Malang diterima langsung Ketua FKUB setempat KH Mahmud Zubaidi dan pengurus lainnya.
Termasuk perwakilan dari Kementerian agama Kabupaten Malang, Imam Turmudi dan Kepala Badan Kesbangpol setempat, Fathoni.
Dalam pemaparannya, Mahmud mengatakan FKUB Kabupaten Malang melaksanakan program pembinaan bagi peningkatan wawasan kebangsaan dan keagamaan mulai tingkat kecamatan hingga desa.
"Pembinaan internal atau antar agama di 33 kecamatan kita lakukan untuk memecahkan permaslahan keagamaan guna menciptakan kerukunan beraga di Kabupaten Malang," jelas Zubaidi.
Untuk mendukung kegiatan pembinaan, FKUB Malang mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerwh sebesar Rp250 juta dan dari 3,2 juta penduduk di wilayah ini sekitar 2,2 juta beragama muslim.
Sedangkan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, sekretariat FKUB Malang setempatkan petugas piket tiap hari kerja sehingga permohonan terkait pembangunan tempat ibadah bisa ditindaklanjuti..33 kec,
Terpisah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tabalong, H Rasyidi mengatakan selama ini FKUB Tabalong mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol melalui kegiatan penambahan wawasan keagamaan ke sejumlah daerah.
"Untuk operasonal kegiatan pembinaan kerukunan keagamaan di Tabalong dari dana APBDA memang belum ada namun tiap tahun pengurus FKUB mengikuti kegiatan penambahan wawasan ke luar daerah oleh Badan Kesbangpol," jelas Rasyidi.
