Sebab, cara sekarang yang akan dipakai dalam pendataan warga miskin ini diambil dari hasil musyawarah desa, harapannya bisa benar-benar terpercaya," tBanjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan M Jasran meminta agar seluruh kepala desa (Kades) di daerahnya mendata betul warganya yang miskin bagi susksesnya pemutakhiran basis data terpadu 2015 ini.
Hal tersebut diutarakannya dalam kegiatan sosialisasi pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Area Barito Banjarmasin, Kamis.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel itu mengatakan, hal ini perlu menjadi perhatian serius para Kades atau ketua RT dan RW pada tingkat kelurahan, agar proses pemutakhiran data ini bisa betul-betul valid dan menjadi dasar data rujuan semua.
"Sebab, cara sekarang yang akan dipakai dalam pendataan warga miskin ini diambil dari hasil musyawarah desa, harapannya bisa benar-benar terpercaya," tuturnya.
Dari itu, ucap Jasman, kebijakan Kades dan perangkat pemerintahannya termasuk ketua RT dan RW di kelurahan sangat vital dalam menentukan kebenaran data warganya yang miskin, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
"Kita berharap dengan cara ini tidak ada lagi warga miskin yang tertinggal, hingga tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah bagi kesejahteraannya," tegas Jasman.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel Dyan Pramono mengungkapkan, pergerakan pemutakhiran basis data terpadu 2015 ini akan pihaknya mulai pada bulan Juli hingga Desember bisa diserahkan.
"Jadi nanti bisa digunakan sebagai sandaran bagi program pemerintah pada 2016 akan datang," ucapnya.
Menurut dia, data tahun lalu mengungkapkan bahwa keluarga miskin di provinsi yang memiliki 13 kabupaten/kota ini berkisar 4,81 persen dari jumlah keseluruhan penduduk sekitar 3 juta jiwa.
Yang masih cukup dominan angka kemiskinannya itu, ungkap Dyan, berada di daerah Barito Kuala, dan daerah banua enam, yakni, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Balangan.
"Kalau daerah lainnya masih sekitar 6 persen dari jumlah penduduknya," jelasnya.
Dari pantauan sebelumnya, keluarga miskin tersebut kebanyakan berprofisi sebagai petani tanaman pangan dan nelayan.
"Karena kreteria yang kita pakai dalam menilai warga miskin itu dilihat dari kondisi rumahnya, yakni, dinding dan lantai rumah, selain itu prekuensi konsumsinya setiap hari," terangnya.
Sementara itu, Asisten Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kementerian Sekretaris Negara RI Amdi Aji menyebutkan, jumlah penduduk miskin di negara ini sekitar 11 persen atau sekitar 28 juta jiwa.
"Dengan adanya program pemutakhiran basis data terpadu yang diambil dari bawah ini bisa dikroscek lagi kebenarannya, pastinya untuk mengetahui masih adakah warga miskin yang belum terdata," bebernya.
Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini sangat penting untuk semua kementerian dalam menjalankan tugasnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kometmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Jadi program bantuan raskin, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa benar-benar tepat sasaran," tegasnya.
Program unggulan pemerintahan saat ini berusaha mengurangi beban masyarakat yang miskin dalam pengeluaran mereka sehari-hari, khususnya dalam sandang panga, kesehatan, dan pendidikan, demikian kata Amdi.
Pewarta: SukarliEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
