Pemerintah tidak biarkan warganya kelaparan

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada masyarakat yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok atau dibiarkan kelaparan.

"Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan," kata Dedy dalam konferensi pers terkait perkembangan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di Jakarta, Minggu.

Pemerintah ingin melakukan penyaluran secara "micro targeted" tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khususnya untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan tersebut harus dapat terlaksana dengan cepat.

"Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," ujar Dedy.

Baca juga: Bupati tidak ingin ada warganya kelaparan akibat COVID-19

Dedy menuturkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras melalui Bulog. Kebijakan terbaru Kementerian Sosial adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Dedy memastikan Mensos Risma memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data harus dilakukan karena merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan dinamis dengan mempertimbangkan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

Dalam proses pemutakhiran data, Mensos melibatkan Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

"Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat," tutur Dedy.

Kementerian Sosial (Kemsos) menyiapkan tiga jenis bansos yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca juga: PBB desak miliarder dunia bantu dunia yang kelaparan

"Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga yaitu bulan ini, bulan Juli 2021," ujarnya.

Kemudian, Kartu sembako dari semula menjangkau 15,93 juta penerima manfaat ditingkatkan jangkauannya menjadi 18,8 juta penerima manfaat.

Sementara untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM disalurkan selama dua bulan yakni Mei dan Juni yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli 2021.

Penerima Bantuan Tunai adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu sembako.

BST merupakan bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Dedy menuturkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,96 triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp45,12 triliun untuk 18,8 Juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp6,1 triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Kemsos juga mengaktivasi dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga.

Untuk wilayah Jakarta, dapur umum Kemsos dipusatkan di gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Di awal PPKM Darurat, Dapur Umum TMPNU Kalibata rata-rata memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji per hari. Sedangkan pada saat ini produksi makanan sudah mencapai 15 ribu kotak makanan per hari.

Selain di Jakarta, Kemsos juga telah mendirikan dapur umum di Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar.

"Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan," tutur Dedy.

***3***