Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Akademisi Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH berpendapat, perlu restrukturisasi terhadap Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
"Restrukturisasi itu selain untuk mengembalikan kejayaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tempo dulu, juga guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana (KB), ujarnya, Sabtu.
"Bukankah mereka (BKKBN) masa lalu sudah terbukti menjadi contoh dunia?" lanjut dosen pascasarjana bidang studi Pendidikan Non Formal (PNF) Universitas Palangka Raya (Unpar) tersebut kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin.
Namun, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut, dalam beberapa tahun belakangan atau seiring dengan era otonomi daerah pelaksanaan KB yang dipadukan dengan program kependudukan kurang menampkkan hasil maksimal atau signifikan.
Karena pada era reformasi atau otonomi daerah, kelembagaan secara struktural BKKBN hanya sampai tingkat provinsi, tidak lagi sampai ke kabupaten/kota, dan secara administrasi kurang menyentuh ke daerah-daerah.
Begitu pula perangkat lain dari BKKBN seperti Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk pengelolaan atau pembinaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten (Pemkab/Pemkot) setempat, sehingga bisa berdampak pada kinerja.
"Padahal PLKB merupakan `ujung tombak` untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program KB," tandas Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan menjadi kebanggaan masyarakat "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) Kalteng itu.
Oleh karena itu, Norsanie yang berasal dari Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas, Kalteng tersebut menyarankan, ada baiknya kalau PLKB dikembalikan saja pengelolaanya kepada BKKN melalui restrukturisasi kelembagaan.
"Restrukturisasi itu juga dimaksudkan, bagaimana agar angka kelahiran di negeri kita tidak terlalu besar peningkatannya. Sementara planet bumi sudah berkelebihan jumlah penduduk, dan lapangan pekerjaan mereka belum banyak terpikirkan," lanjutnya.
Khusus berkaitan PLKB, profesor yang berkarier sejak mulai pegawai rendahan atau terbilang sebagai pesuruh itu menyarankan pula, perlunya peningkatan pembinaan dan stategi cakupan yang lebih gigih lagi.
"Apalagi kalau melihat perkembangan penduduk yang relatif tinggi dan sangat beda dari sebelum masa reformasi," tambah mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tersebut.
"Mengenai peran PLKB ini juga salah satu materi pembahasan dalam Konvensi dan Seminar Nasional di Universitas Negeri (dulu bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan=IKIP) Malang, Jawa Timur, 30 Oktober - 1 November 2014," demikian Norsanie Darlan.
