Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin meminta Gugus Tugas atau Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin agar lebih memperhatikan pengisolasian mereka yang terpapar COVID-19.
Pasalnya Pemkot/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Banjarmasin terkesan masih kurang perhatian terhadap mereka yang terpapar wabah virus Corona tersebut, ujarnya di Banjarmasin, Sabtu.
Politikus Partai Gerindra bergelar sarjana sosial (SSos) itu menunjuk contoh Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Banjarmasin salah satu tempat pengisolasian mereka yang terduga dan/atau terpapar COVID-19.
"Memang BTIKP itu milik pemerintah provinsi (Pemprov) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, tapi penggunaannya sekarang oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin," ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan kesehatan itu sedikit nada tinggi, karena informasi Kepala BTIKP tersebut, Ikhsan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Banjarmasin kurang memperhatikan.
"Padahal mereka yang diisolasi di BTIKP itu tanggung jawab Pemkot/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat," tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Gerindra dan Dapil Banjarmasin itu mengharapkan, agar kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 lebih maksimal lagi, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal lain yang tidak kalah penting, tingkat disiplin seluruh warga masyarakat terhadap protokol kesehatan juga akan sangat membantu percepatan penanganan COVID-19, lanjut laki-laki kelahiran 1971 berbintang Scorpio tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Kita tak ingin masalah COVID-19 terus berkepanjangan karena sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang tidak berdampak pada keterpurukan ekonomi, tetapi lebih dari itu," demikian Lutfi Saifuddin.
