Disdik : Kekacauan PPDB SMK online karena perbedaan antara aplikasi dan sistem sekolah

Petugas menggunakan alat pelindung diri saat memeriksa kelengkapan dokumen calon siswa dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) jalur zonasi secara 'online' dan daring di SMKN 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (29/6/2020). Pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK di Banjarmasin mulai dibuka 29 Juni hingga 1 Juli 2020 dengan mekanisme pendaftaran secara daring,Foto Antaranews Kalsel/Bayu Pratama S. (.)

Kalau dilanjutkan, siswa sudah terlanjur mendaftar dan diterima, ternyata tidak ada gurunya bagaimana,

Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Bidang Bina SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Samsuri mengatakan kekacauan yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akibat tidak sinkronnya antara aplikasi dan sistem sekolah.

Hal itu disampaikan Samsuri pada jumpa pers secara virtual dengan anggota Pers Room Pemprov Kalsel, pada Kamis siang.

Menurut Samsuri, pada hari pertama pelaksanaan PPDB banyak pengaduan dari para pendaftar, karena data siswa yang telah mendaftar terhapus.

Hal itu terjadi, karena kejuruan yang ditampilkan dalam aplikasi tidak sama dengan sistem pendidikan yang ada di Kalsel.

Seperti kejuruan teknik sepeda motor, ada di dalam aplikasi, tetapi kenyataannya di Kalsel tidak ada sekolah yang membuka jurusan tersebut, sehingga pendaftaran tidak mungkin dilanjutkan.

"Kalau dilanjutkan, siswa sudah terlanjur mendaftar dan diterima, ternyata tidak ada gurunya bagaimana," katanya.

Sehingga, tambah dia, mau tidak mau pendaftaran dihentikan dan dihapus, dan secara otomatis, aplikasi terestart kembali. Akibatnya, data siswa yang sudah mendaftar ikut terhapus.

Namun demikian, tambah Samsuri pada pelaksanaan PPDB kedua, seluruh kekacauan tersebut sudah bisa teratasi dan pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan PPDB SMK dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada 29 hingga 1 Juli 2020.

Pada PPDB kali ini, sebanyak 55 persen jatah untuk jalur afirmasi, 40 persen jalur reguler dan perpindahan 5 persen.

Selain dengan sistem daring, sejumlah sekolah masih ada yang menyediakan pelayanan pendaftaran langsung dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 bagi calon siswa yang mengalami kesulitan mendaftar secara daring.