Tanjung (ANTARA) - Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Sumiati meminta pelaksanaan program Kredit Gerbang Emas dengan bunga nol persen harus konsisten.
Mengingat adanya biaya administrasi yang dibebankan Bank Perkreditan Rakyat kepada para pedagang atau nasabah kredit Gerbang Emas.
"Kalau dari awal kredit Gerbang Emas bunga nol persen jangan lagi dibebankan biaya administrasi kepada nasabah," jelas Sumiati.
Hal ini disampaikan wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera saat rapat kerja Komisi 2 dengan BPR Kecamatan Muara Uya, Kelua dan Haruai.
Selain Sumiati anggota Komisi 2 Abdul Thalib juga meminta pengelola BPR bisa memberikan keringanan cicilan bagi pedagang yang terdampak Virus Corona.
Perwakilan BPR Kelua M Gazali mengakui pihaknya mengenakan biaya administrasi 5 persen selama 1 tahun kepada para nasabah.
"Karena wabah Corona kami jadi lebih hati - hati menyalurkan kredit untuk antisipasi kredit macet," jelas Gazali.
BPR Kelua sendiri melayani para nasabah di wilayah Selatan Tabalong mencakup Kecamatan Kelua, Banua Lawas, Pugaan dan Muara Harus.
Hingga kini BPR Kelua sudah menyalurkan kredit Gerbang Emas Rp2,3 miliar dan sisa modal Rp915 juta yang belum disalurkan.
Gazali menambahkan tercatat 6 nasabah di BPR Kelua yang terdampak COVID - 19 sehingga pembayaran cicilan terkendala.
Dalam rapat kerja ini juga dipaparkan realisasi kredit BPR Muara Uya dan Haruai yang modalnya bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong.
Realisasi kredit di BPR Muara Uya mencapai 79 persen atau Rp2,5 miliar dari total dana penyertaan modal Rp3,25 miliar.
"Para nasabah selain pedagang dan pertani termasuk penyedia makanan dan minuman," jelas Kepala Cabang BPR Tabalong Bersinar Akhmad Romzan Fauzi.
BPR Haruai mencakup Kecamatan Bintang Ara, Haruai, Upau, Tanta dan Tanjung realisasi kredit Gerbang Emas sebesar Rp3,3 miliar.
