Jakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) siap memberikan rekomendasi keamanan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutus untuk melaksanakan pemilihan umum secara elektronik (e-pemilu).
"Saat ini kajian tentang penerapan e-Pemilu sedang dilakukan oleh KPU. Jika nantinya sudah ditentukan, maka BSSN fokus pada aspek keamanan aplikasi atau sistem yang digunakan," ujar Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Anton Setiawan melalui keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin
Menurut Anton, setiap sistem elektronik memiliki celah kerawanan. Sejumlah negara yang telah menerapkan sistem secara elektronik, kata dia, telah membuktikan hal tersebut.
"Demikian pula dengan sistem e-pemilu tentu akan ada celah kerawanannya," kata Anton.
Baca juga: BSSN harapkan RUU KKS selesai akhir September 2019
Ia menyarankan agar penerapan sistem itu berjalan maksimal, maka perlu memperhitungkan skenario pengamanan sistem pemilu secara elektronik tersebut.
Selain itu, persiapan infrastruktur pendukung juga harus diperhatikan. Mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi (TI) sampai dengan literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengguna (user) sistem tersebut.
Anton mengatakan secara teknis, salah satu hambatan pemilu elektronik adalah kondisi geografis dan demografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan populasi sekitar 270 juta jiwa dan 80 persen di antaranya berada di Jawa dan Sumatera.
Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah yang mencapai hampir sekitar dua juta kilometer persegi dengan lebih dari 17.500 pulau.
"Kondisi geografis dan demografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sistem yang akan digunakan secara nasional," kata Anton.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk penerapan sistem tersebut.
"Pemerintah harus mempersiapkan dukungan infrastruktur TI dan sosialisasi pemilu secara elektronik yang merata sehingga dapat diandalkan dan aman," kata Anton.
