Rumah Sakit Utamakan Pelayanan Gawat Darurat

Oleh Syamsuddin Hasan

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Budiman Mustafa meminta rumah sakit terlebih milik pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap pasien gawat darurat.

"Jangan karena prosedur atau persyaratan menyebabkan pasien yang dalam keadaan gawat darurat kurang mendapat perhatian, apalagi sampai ditolak," tandasnya menjawab Antara Kalsel, di Banjarmasin, Kamis.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu menanggapi pemberitaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin menolak pasien Maria Ulfah yang mau melahirkan.

Karena penolakan itu, bayi dalam kandungan yang merupakan anak pertama pasangan Fauzan dan Maria, meninggal dunia. Padahal pasien tersebut sebagai pemegang kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, kasus serupa jangan sampai terulang, apapun alasannya, yang namanya pasien gawat darurat harus segera mungkin mendapatkan pelayanan/pertolongan.

"Kita akan cek atau pertanyakan kepada manajemen rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut. Mengapa sampai terjadi kasus tersebut," lanjut pensisunan pegawai dinas kesehatan di daerah itu.

Ia berharap, sembari menuntaskan program BPJS, pelayanan kesehatan dengan cara lama harus tetap jalan, jangan sampai membuat pasien terlantar, terlebih bagi yang kondisinya gawat darurat.

"Sebab selain belum semua masyarakat mamahami program BPJS, juga proses pengadministrasian peserta BPJS tersebut butuh waktu. Oleh sebab itu, sistem asuransi kesehatan yang lama hendaknya tetap jalan," demikian Budiman.

Di Kalsel terdapat tiga rumah sakit milik Pemprov setempat, yaitu RSUD Ulin, Rumah Sakit Umum dr H Moch Ansyari Saleh Banjarmasin, serta Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, yang juga melayani kesehatan umum.

Selain itu, rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), terkecuali dari 13 kabupaten/kota, hanya Kota Banjarmasin yang belum memiliki jenis instalasi kesehatan tersebut.