Kotabaru (ANTARA) - Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PDIP Kabupaten Kotabaru resmi mengusung dr H Zairullah Azhar-Zulkifli AR sebagai bakal calon (Bacalon) bupati-wakil bupati Bumi Saijaan pada pemilu kepala daerah September 2020.
Bahkan penetapan bacalon yang disebut 2Z itu telah mendapat restu Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagaimana pengumuman DPP PDIP bersama sejumlah daerah lainnya di Indonesia yang akan meramaikan 'kompetisi' sebagai kepala daerah.
Didukung PDIP yang memiliki tujuh kursi dan PKB empat kursi di DPRD Kabupaten Kotabaru, duet 2Z sudah dapat dipastikan memenuhi syarat menjadi calon bupati dan wakil Bupati Kotabaru.
"Alhamdulillah, saya bersama Pak Zulkifli sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP maju pada pilkada Kotabaru," kata Zairullah saat dihubungi melalui telepon seluler usai menghadiri pertemuan seluruh calon kepala daerah di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu.
"Kedepan Kotabaru harus lebih baik, maju dan berkembang. Tidak tertinggal seperti sekarang," kata politisi yang pernah menjabat bupati Tanah Bumbu ini.
Untuk itu, tidak ada pilihan kecuali menghadirkan pemimpin baru di Bumi Saijaan yang kaya pengalaman dalam pemerintahan dan legislatif.
Jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/ kota, menurut Zairullah, posisi Kotabaru saat ini berada pada peringkat paling bawah. Dan ini sangat menyakitkan, apalagi Kotabaru usia sudahhampir memasuki 70 tahun.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan, jika mendapat amanah masyarakat Kotabaru dia akan "berlari" mengejar ketertinggalan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
Banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan dikembangkan seperti perkebunan, kelautan. Membangun semua desa, merupakan keharusan yang dilaksanakan jika terpilih menjadi bupati. "Pembangunan harus dimulai dari desa-desa, sambil menata kota".
Dan yang tidak kalah pentingnya, jelas Zairullah, dia akan lebih memperhatikan, memberdayakan ASN, dan tenaga honorer. Mereka diberdayakan untuk membantu meningkatkan pembangunan. "Tanpa didukung ASN, honorer mana mungkin pemimpin bisa bekerja dengan baik," katanya.
Khusus tenaga honorer, kesejahteraan mereka harus diperhatikan, terutama gaji. Ya minimal dari Rp1,5 juta sampai Rp2 juta per bulan. "Jangan sampai gaji honorer tidak dibayar sampai berbulan-bulan," tegas Zairullah.
Menurut Zairullah, agar prioritaskan pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka pihaknya akan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan pemuda, dan pihak lainnya dalam perencanaannya.
