Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan kelautan Moh Abdi Suhufan menilai investasi yang digelontorkan Jepang di Laut Natuna sudah dilakukan sejak lama sehingga tidak terkait dengan fenomena masuknya kapal China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia baru-baru ini.
"Investasi tersebut bermanfaat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perikanan di Natuna, terutama SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) dan tidak ada kaitannya dengan China," kata Abdi Suhufan di Jakarta, Sabtu.
Abdi yang juga Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu mengingatkan bahwa perencanaan program hibah dari Negeri Matahari Terbit itu di Natuna sebenarnya telah dilakukan sejak dua-tiga tahun lalu.
Semestinya, ujar dia, program hibah tersebut selayaknua sudah masuk ke dalam tahap realisasi bantuan atau pembangunan fisiknya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak pelaku usaha Jepang melalui Menlu Jepang Motegi Toshimitsu, melakukan investasi di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.
"Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," kata Presiden Jokowi ketika menerima Menlu Jepang di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (10/1).
Kepala Negara mengapresiasi kerja sama RI-Jepang di Natuna yang sudah terjalin, yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk fase pertama.
"Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti," kata Jokowi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menjelaskan investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar di Indonesia, termasuk Natuna, bukan hal baru tapi sudah dibahas sejak lama yaitu pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Ia menjelaskan terkait SKPT Natuna sudah ada pengembangan fase pertama dan akan segera masuk ke fase kedua.
