Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini meminta pemerintah kota setempat untuk merespon tawaran PT Pelindo III terkait kerjasama di bidang pengembangan pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkan Isnaini usai melakukan rapat bersama PT Pelindo III dan pemerintah kota di gedung dewan kota, Senin, terkait rencana pengembangan pelabuhan Trisakti Banjarmasin di kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan.
Baca juga: Sukhrowardi soroti beragam masalah selama 100 hari jadi legislatif
Sebagaimana diketahui, ucap politisi Gerindra ini, PT Pelindo III menawarkan kerjasama untuk pengembangan kawasan itu, yakni, pemerintah kota dapat membebaskan lahannya agar ada pendapatan asli daerah dari operasional pelabuhan itu nantinya.
Pihaknya di dewan, sangat setuju untuk jalinan kerjasama itu, jika memang dalam pengkajiannya dapat menguntungkan pemerintah kota.
"Kalau memang harus ada regulasinya, kita buat, kalau harus perlu anggaran, kita bisa bicarakan," ujar Ismaini.
Karena, kata dia, Banjarmasin yang merupakan kota sungai dan pelabuhan oleh karena tidak ada sumbernya ekonomi dari kekayaan alam, tentunya harus mengambil pelung untuk terlibat di bisnis pelabuhan ini.
"Kalau bisa bersinergi dengan Pelindo, kenapa tidak secepatnya kita lakukan, sebab potensi PAD sangat besar," ujarnya.
Baca juga: DPRD Banjarmasin apresiasi gaji guru honorer dinaikkan
Sementara itu, CEO Pelindo III regional Kalimantan Boy Robyanto menyatakan, bahwa PT Pelindo saat ini murni sebagai pengusaha, tidak ada lagi istilah ada penguasa.
Karenanya, ucap dia, PT Pelindo murni melaksanakan bisnis dalam kegiatannya, di mana pemerintah kota bisa menjadi mitra bisnis untuk keuntungan bersama.
"Sejak dulu kita sudah sampaikan kepada pemerintah kota, bahkan dalam penandatanganan MoU, bahwa PT Pelindo memerlukan lahan, Pemkot kan mau dapat PAD, ayo kita kerjasama," tuturnya.
Lahan yang diperlukan PT Pelindo tersebut untuk mengembangkan pelabuhan Trisakti Banjarmasin tersebut berada di Barito Ilir atau daerah Mantuil.
"Sebenarnya kita bisa membebaskan, tapi tentunya terkendala dengan masyarakat, makanya kita dorong pemerintah kota, karena akan lebih mudah," paparnya.
Sebab, ujar dia, lahan di daerah itu sebagian besar milik negara, karena catatan pihaknya hanya sekitar lima titik lahan yang ada sertifikatnya oleh masyarakat.
"Nanti di sana bisa dilakukan pelebaran jalan," ujarnya.
Dengan akses yang baik ke sana, pengembangan pelabuhan Trisakti Banjarmasin akan bisa maju, di mana pemerintah kota yang memiliki lahan itu akan diuntungkan.
Apalagi, lanjut Boy, pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini termasuk pelabuhan terbesar setelah di Kaltim untuk di wilayah Kalimantan, hingga potensinya sangat tinggi maju.
"Apalagi ibukota negara akan pindah ke pulau Kalimantan ini, pastinya berpotensi besar kedepannya untuk maju, dan Pemkot Banjarmasin dapat hasilnya juga untuk PAD," pungkasnya.
