Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade membantah bahwa Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menawarkan konsep-konsep ketika bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Gerindra bukan menawarkan konsep dalam koalisi. Prabowo ditanya masukannya seperti apa untuk bangsa ini, lalu beliau menyampaikan konsep kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan pengelolaan BUMN," kata Andre di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan konsep kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pengelolaan BUMN itu disampaikan Prabowo ketika bertemu Presiden terpilih Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.
Baca juga: Gerindra belum mengetahui konten rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo
Menurut dia, dalam pertemuan antara Prabowo-Jokowi maupun Prabowo-Megawati terjadi diskusi dan mantan Danjen Kopassus itu diminta pendapatnya dan masukan untuk perbaikan bangsa kedepan.
"Kami intinya ingin berkontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia. Kontribusi itu bisa kami berikan ketika di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujarnya.
Dia mengatakan kalau konsep-konsep Gerindra itu bisa diadopsi dan digunalan bersama-sama oleh pemerintah Jokowi-Ma'ruf maka partainya bersedia masuk dalam pemerintahan.
Namun menurut dia, kalau konsep-konsep itu dinilai tidak bisa membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf maka Gerindra akan berada di luar pemerintahan.
"Gerindra yang penting ingin pemerintah ke depan menjadi pemerintah yang kuat. Lalu kalau Gerindra di dalam pemerintahan, kita akan bantu, kalau kita di luar akan jadi mitra yang baik dan konstruktif," katanya.
Baca juga: Petinggi Gerindra menyebut akan tetap menjadi oposisi
Baca juga: Gerindra : Belum ada utusan dari Jokowi-Ma'ruf bicarakan rekonsiliasi
