Barabai (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H A Chairansyah menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapan Belanja Daerah perubahan tahun anggaran 2019 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan 2019 pada Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (17/6).
Bupati mengatakan, pihaknya mempercepat menyampaikan tersebut yang seharusnya bulan Agustus dilakukan di bulan Juni, hal itu tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta kebijakan baik secara eksternal maupun internal khususnya terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Termasuk kebijakan strategis yang harus direspon cepat penyediaan anggaran yang cukup terhadap pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yaitu jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk HST untuk mendapat pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit kelas III yang dikelola melalui BPJS.
Menurutnya, secara umum dengan adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, maka proyeksi awal belanja daerah pada tahun 2019 sebesar Rp1.315 Triliun menjadi Rp1.385 Triliun atau bertambah Rp79,722 Miliar atau terjadi kenaikan 5, 30 persen.
Dijelaskannya, perubahan proyeksi belanja, untuk belanja tidak langsung mengalami perubahan bertambah sebesar Rp31,410 Miliar dari Rp703,527 Miliar naik menjadi Rp734,937 Milyar atau bertambah 4,46 persen, penambahan tersebut terjadi pada belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial serta belanja tidak terduga.
Sedangkan pada belanja pegawai dalam rangka penyesuaian dengan ketetapan pemerintah tentang kenaikan gajih pokok PNS dan penyesuaian pemberian tambahan penghasilan yang besarnya mencapai Rp25,512 Miliar.
Dalam belanja tidak terduga, pemerintah juga berkewajiban kepada pihak lain untuk penyediaan anggaran sehingga diperlukan tambahan pagu belanja sebesar Rp2,2 Miliar.
Adapun belanja langsung sebesar Rp612,299 Miliar bertambah sebesar Rp38,312 Miliar sehingga menjadi Rp650,611 Miliar atau naik 6,26 persen.
Chairansyah yakin dengan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah daerah dan DPRD, niat tulus ikhlas untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat akan berjalan dengan baik dan lancar.
