Manajer Kampanye Walhi Kalsel Dwitho Frasetiandi pada pembukaan Posko Pengaduan di Banjarmasin, Kamis mengatakan, selain menampung aspirasi Posko juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan memperkuat gerakan antikorupsi.
Selain itu, kata dia, menyuarakan berbagai kasus korupsi pertambangan dan lingkungan serta membongkar korupsi yang melibatkan penguasa dan pengusaha.
Sementara ini, kata Dwitho, Posko didirikan di Sekretariat Walhi Kalsel di Banjarbaru dan selanjutnya akan dikembangkan kesemua daerah.
"Dalam waktu dekat Posko juga akan kami dirikan didelapan kabupaten di Kalsel yang menjadi lumbung tambang batu bara," katanya.
Kedelapan kabupaten tersebut yaitu Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.
Dari analisa Walhi, kata Dwitho, ada empat indikasi modus besar pertambangan Kalsel yaitu dikeluarkannya izin tambang tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan dan penerbitan izin tanpa Amdal dan UKL-UPL.
Selain itu, pemberian izin tidak sesuai dengan peruntukannya, dugaan adanya praktik suap dan gratifikasi secara langsung terhadap pejabat dan aparat penegak hukum.
Terakhir yaitu, dugaan manipulasi data produksi untuk menghindari pembayaran royalti kepada pemerintah setempat.(B/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
