Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, kembali mengingatkan kepada eksekutif melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air setempat agar melaksanakan program pembangunan secara maksimal.
Ketua Fraksi PPP Denny Hendro Kurnianto, Rabu (24/4), menegaskan pihaknya melihat adanya indikasi tidak maksimalnya SKPD dalam menjalankan tugas, khususnya Dinas Bina Marga dan SDA.
"Kami melihat ada program yang sudah tiga kali dianggarkan sejak APBD 2017 sampai hari ini belum juga dilaksanakan, seperti anggaran untuk peningkatan jalan Tanjung Samalantakan wilayah dapil III," kata Denny.
Bahkan untuk mempertegas 'teguran' tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kotabaru itu memasukkannya dalam catatan dan rekomendasi legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) bupati anggaran 2018 pada poin 32.
Untuk itu, para wakil rakyat Bumi Saijaan itu mengingatkan kepada para pengguna anggaran dalam hal ini SKPD, agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
Masih berkaitan dengan pelaksanaan program dan kinerja, pada poin 34 catatan rekomendasi, dewan menyoroti lambatnya beberapa SKPD dalam proses lelang.
Sedangkan waktu yang tersisa tidak mencukupi dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga program tidak bisa dilaksanakan pada tahun berjalan.
Pada bagian lain, Denny yang diwawancarai sebelum digelarnya sidang paripurna istimewa dalam rangka penyampaian tanggapan LKPj bupati, menyinggung perlunya perhatian bagi tenaga kesehatan di daerah.
Hal itu didasarkan pada mengemukakannya masalah yang dialami para tenaga medis dan dokter yang bertugas di puskesmas-puskesmas yang ternyata insentif dan tunjangan mereka belum dibayar selama tujuh bulan terakhir.
Terkait dalam menyikapi permasalahan ini, para wakil rakyat ini memasukkan dalam rekomendasi LKPj bupati pada point 30, pemerintah daerah perlu memperhatikan program dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
"Untuk itu perlu diperhatikan, insentif dan tunjangan para dokter di puskesmas agar tidak terlambat, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional," ungkapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua Fraksi PPP Denny Hendro Kurnianto, Rabu (24/4), menegaskan pihaknya melihat adanya indikasi tidak maksimalnya SKPD dalam menjalankan tugas, khususnya Dinas Bina Marga dan SDA.
"Kami melihat ada program yang sudah tiga kali dianggarkan sejak APBD 2017 sampai hari ini belum juga dilaksanakan, seperti anggaran untuk peningkatan jalan Tanjung Samalantakan wilayah dapil III," kata Denny.
Bahkan untuk mempertegas 'teguran' tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kotabaru itu memasukkannya dalam catatan dan rekomendasi legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) bupati anggaran 2018 pada poin 32.
Untuk itu, para wakil rakyat Bumi Saijaan itu mengingatkan kepada para pengguna anggaran dalam hal ini SKPD, agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
Masih berkaitan dengan pelaksanaan program dan kinerja, pada poin 34 catatan rekomendasi, dewan menyoroti lambatnya beberapa SKPD dalam proses lelang.
Sedangkan waktu yang tersisa tidak mencukupi dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga program tidak bisa dilaksanakan pada tahun berjalan.
Pada bagian lain, Denny yang diwawancarai sebelum digelarnya sidang paripurna istimewa dalam rangka penyampaian tanggapan LKPj bupati, menyinggung perlunya perhatian bagi tenaga kesehatan di daerah.
Hal itu didasarkan pada mengemukakannya masalah yang dialami para tenaga medis dan dokter yang bertugas di puskesmas-puskesmas yang ternyata insentif dan tunjangan mereka belum dibayar selama tujuh bulan terakhir.
Terkait dalam menyikapi permasalahan ini, para wakil rakyat ini memasukkan dalam rekomendasi LKPj bupati pada point 30, pemerintah daerah perlu memperhatikan program dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
"Untuk itu perlu diperhatikan, insentif dan tunjangan para dokter di puskesmas agar tidak terlambat, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional," ungkapnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019