DPRD Kalimantan Selatan dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah pada 2018 mengemukakan beberapa catatan bidang ekonomi dan keuangan (Ekeu) pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif di Banjarmasin, Senin.
Beberapa catatan dalam rekomendasi yang dibacakan wakil ketuanya, H Muhaimin SH MH MKn antara lain, perlu peningkatan peran pemerintah daerah untuk menumbuhkembangkan unit pengolahan serta pemasaran bahan olah karet (Bokar).
Selain itu, pemerintah juga diharapkan lebih memperhatikan petani sawit mandiri, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
Dalam rekomendasi yang juga dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel H Asbullah AS SH itu, lembaga legislatif tersebut menegaskan, perhatian pemerintah berupa memfasilitasi untuk melakukan kemitraan dengan perkebunan besar swasta.
Sebagai contoh memberikan rekomendasi terhadap pembangunan pabrik pengolahan mini kelapa sawit (tanpa kebun) yang bekerja sama dengan petani kebun sawit mandiri.
Kemudian perlunya melengkapi sarana dan prasarana, yang dapat menunjang penerapan teknologi yang lebih baik lagi pada bidang pertanian, demikian antara lain rekomendasi DPRD Kalsel bidang ekonomi dan keuangan LKPj 2018.
Mengawali penyampaian rekomendasi tersebut, DPRD Kalsel mengapresiasi atas segala keberhasilan gubernur/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dalam melaksanakan pembangunan pada tahun anggaran 2018.
Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan dalam sambutannya menyatakan, akan memperhatikan rekomendasi DPRD provinsi tersebut terhadap LKPj 2018 guna perbaikan ke depan.
"Namun untuk merealisasikan rekomendasi itu, tampaknya memerlukan pembiayaan yang lebih besar lagi atau paling tidak tiga kali lipat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini," katanya.
Pada 2019, APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai baru Rp6,5 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Beberapa catatan dalam rekomendasi yang dibacakan wakil ketuanya, H Muhaimin SH MH MKn antara lain, perlu peningkatan peran pemerintah daerah untuk menumbuhkembangkan unit pengolahan serta pemasaran bahan olah karet (Bokar).
Selain itu, pemerintah juga diharapkan lebih memperhatikan petani sawit mandiri, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
Dalam rekomendasi yang juga dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel H Asbullah AS SH itu, lembaga legislatif tersebut menegaskan, perhatian pemerintah berupa memfasilitasi untuk melakukan kemitraan dengan perkebunan besar swasta.
Sebagai contoh memberikan rekomendasi terhadap pembangunan pabrik pengolahan mini kelapa sawit (tanpa kebun) yang bekerja sama dengan petani kebun sawit mandiri.
Kemudian perlunya melengkapi sarana dan prasarana, yang dapat menunjang penerapan teknologi yang lebih baik lagi pada bidang pertanian, demikian antara lain rekomendasi DPRD Kalsel bidang ekonomi dan keuangan LKPj 2018.
Mengawali penyampaian rekomendasi tersebut, DPRD Kalsel mengapresiasi atas segala keberhasilan gubernur/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dalam melaksanakan pembangunan pada tahun anggaran 2018.
Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan dalam sambutannya menyatakan, akan memperhatikan rekomendasi DPRD provinsi tersebut terhadap LKPj 2018 guna perbaikan ke depan.
"Namun untuk merealisasikan rekomendasi itu, tampaknya memerlukan pembiayaan yang lebih besar lagi atau paling tidak tiga kali lipat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini," katanya.
Pada 2019, APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai baru Rp6,5 triliun.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019