![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/72355/ktna-impor-beras-sama-saja-pukul-petani-sendiri&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/01/20180124_133558.jpg&description=KTNA : Impor beras sama saja "pukul" petani sendiri){kind=link}
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalimantan Selatan H Muharram berpendapat, kalau pemerintah, termasuk pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mendatangkan beras impor sama saja dengan memukul petani sendiri.
"Pasalnya, dengan kehadiran beras impor harga gabah pada tingkat petani bisa terpuruk, dan jadi merugi," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat.
Oleh sebab itu, sebaiknya Pemprov Kalsel atau pihak terkait seperti Bulog setempat tidak perlu mendatangkan beras impor, karena bisa melemahkan semangat untuk bertani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan sebagai daerah agraris tersebut.
Pendapat Muharram yang juga anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut berkaitan dengan gonjang-ganjing perlu atau tidaknya impor beras dari luar negeri.
Dia mengatakan tak perlu Kalsel mendatangkan beras impor, karena produksi padi provinsinya dalam sepuluh tahun terakhir terus meningkat, kendati peningkatan tidak signifikan.
"Bahkan bukan cuma peningkatan produkdi padi dari tahun ke tahun, tetapi juga surplus dari kebutuhan penduduk yang kini berjumlah lebih empat juta jiwa, lanjutnya mengutip keterangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi setempat.
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, yang terpenting bagaimana membina petani agar bisa sejahtera daripada mendatangkan beras impor yang hanya akan menguntungkan negara pengekspor atau oknum tertentu.
Sebagai contoh dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), seperti pupuk dan pestesida, selain harus tetap terjamin keberadaannya, juga harga yang tidak terlalu tinggi, lanjutnya.
"Jangan ketika petani membutuhkan saprodi tersebut, justru tidak ada, dan kalaupun ada harganya mahal, sehingga membuat tinggi modal produksi. Padahal kita semua mengetahui, bahwa jika modal produksi tinggi, harga jual hasilnya pun menjadi mahal," tambahnya.
Dia menambahkan sebagai akibatnya modal produksi tinggi serta harga jual yang mahal dari hasil produksi tersebut, maka konsumen menanggung akibatnya, terutama masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke bawah.Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Pasalnya, dengan kehadiran beras impor harga gabah pada tingkat petani bisa terpuruk, dan jadi merugi," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat.
Oleh sebab itu, sebaiknya Pemprov Kalsel atau pihak terkait seperti Bulog setempat tidak perlu mendatangkan beras impor, karena bisa melemahkan semangat untuk bertani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan sebagai daerah agraris tersebut.
Pendapat Muharram yang juga anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel tersebut berkaitan dengan gonjang-ganjing perlu atau tidaknya impor beras dari luar negeri.
Dia mengatakan tak perlu Kalsel mendatangkan beras impor, karena produksi padi provinsinya dalam sepuluh tahun terakhir terus meningkat, kendati peningkatan tidak signifikan.
"Bahkan bukan cuma peningkatan produkdi padi dari tahun ke tahun, tetapi juga surplus dari kebutuhan penduduk yang kini berjumlah lebih empat juta jiwa, lanjutnya mengutip keterangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi setempat.
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, yang terpenting bagaimana membina petani agar bisa sejahtera daripada mendatangkan beras impor yang hanya akan menguntungkan negara pengekspor atau oknum tertentu.
Sebagai contoh dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), seperti pupuk dan pestesida, selain harus tetap terjamin keberadaannya, juga harga yang tidak terlalu tinggi, lanjutnya.
"Jangan ketika petani membutuhkan saprodi tersebut, justru tidak ada, dan kalaupun ada harganya mahal, sehingga membuat tinggi modal produksi. Padahal kita semua mengetahui, bahwa jika modal produksi tinggi, harga jual hasilnya pun menjadi mahal," tambahnya.
Dia menambahkan sebagai akibatnya modal produksi tinggi serta harga jual yang mahal dari hasil produksi tersebut, maka konsumen menanggung akibatnya, terutama masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke bawah.Budi Suyanto
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018