Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan menyayangkan aksi unjuk rasa anarkis mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (LSISK) di gedung lembaga legislatif Kalsel, Jumat (14/9).
Pernyataan menyayangkan aksi anarkis eLSISK Kalimantan Selatan (Kalsel) itu hasil rapat unsur pimpinan DPRD provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketua lembaga legislatif tersebut, Asbullah AS SH di Banjarmasin, Senin.
Kesimpulan rapat unsur pimpinan DPRD Kalsel tersebut juga mengapresiasi segala bentuk penyampaian aspirasi dari komponen masyarakat, baik melalui dialog, audensi, dengar pendapat (hearing) dan surat-menyurat maupun unjuk rasa.
Sebagaimana unjuk rasa di DPRD Kalsel pada 14 September lalu saat menjelang shalat Jumat, yang ketika itu hadir perwakilan anggota legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Namun DPRD Kalsel mengharapkan, agar setiap penyampaian aspirasi hendaknya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Rapat unsur pimpinan DPRD Kalsel juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses aksi unjuk rasa anarkis di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) pada 14 September 2018 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada rapat tersebut hadir alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kalsel, serta pimpinan Fraksi di lembaga legislatif provinsi itu, dan Sekretaris dewan (Sekwan) setempat, HAM Rozaniansyah.
Sementara sebagai sebab-akibat aksi unjuk rasa anarkis, 14 September 2018 membuat kerusakan pintu utama ruang rapat paripurna DPRD Kalsel karena dobrakan pengunjukrasa.
Selain itu, sejumlah papan nama pimpinan dan anggota DPRD Kalsel rusak serta berhamburan karena ulah pengunjukrasa tersebut, dan Kapolres Kota Banjarmasin Kombes Pol Sumarto sempat melihat keadaan pascaumjuk rasa anarkis.***2**" (KR-SKR).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pernyataan menyayangkan aksi anarkis eLSISK Kalimantan Selatan (Kalsel) itu hasil rapat unsur pimpinan DPRD provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketua lembaga legislatif tersebut, Asbullah AS SH di Banjarmasin, Senin.
Kesimpulan rapat unsur pimpinan DPRD Kalsel tersebut juga mengapresiasi segala bentuk penyampaian aspirasi dari komponen masyarakat, baik melalui dialog, audensi, dengar pendapat (hearing) dan surat-menyurat maupun unjuk rasa.
Sebagaimana unjuk rasa di DPRD Kalsel pada 14 September lalu saat menjelang shalat Jumat, yang ketika itu hadir perwakilan anggota legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Namun DPRD Kalsel mengharapkan, agar setiap penyampaian aspirasi hendaknya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Rapat unsur pimpinan DPRD Kalsel juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memproses aksi unjuk rasa anarkis di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) pada 14 September 2018 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada rapat tersebut hadir alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kalsel, serta pimpinan Fraksi di lembaga legislatif provinsi itu, dan Sekretaris dewan (Sekwan) setempat, HAM Rozaniansyah.
Sementara sebagai sebab-akibat aksi unjuk rasa anarkis, 14 September 2018 membuat kerusakan pintu utama ruang rapat paripurna DPRD Kalsel karena dobrakan pengunjukrasa.
Selain itu, sejumlah papan nama pimpinan dan anggota DPRD Kalsel rusak serta berhamburan karena ulah pengunjukrasa tersebut, dan Kapolres Kota Banjarmasin Kombes Pol Sumarto sempat melihat keadaan pascaumjuk rasa anarkis.***2**" (KR-SKR).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018