Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kementerian Pertanian Republik Indonesia menanggapi positif atas keberadaan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di Provinsi Kalimantan Selatan belakangan ini.
Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan SAg mengemukakan tanggapan Kementerian Pertanian (Kementan) itu di Banjarmasin, Jumat.
"Tanggapan positif itu ketika kami konsultasi ke Kementan di Jakarta pekan lalu," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD provinsi tersebut, tanggapan positif dari Kementan terhadap kehadiran LEM di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel itu.
Pasalnya kehadiran atau keberadaan LEM bukan oleh pemerintah, melainkan dari/untuk masyarakat itu sendiri, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
Selain itu, keberadaan LEM bisa membantu dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Namun wakil rakyat yang aktif shalat Dzuhur di mushalla DPRD Kalsel itu menyayangkan, belum semua kabupaten/kota di provinsinya tersebut membentuk/mendirikan LEM, yaitu tiga antara lain Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu (Tanbu).
"Oleh karena itu ke depan kita berharap semua kabupaten/kota di Kalsel ada LEM. Keberadaan lembaga ekonomi masyarakat tersebut tidak mesti di ibu kota kabupaten/kota, tetapi bisa saja pada tingkat kecamatan dan pedesaan," demikian Suwardi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan SAg mengemukakan tanggapan Kementerian Pertanian (Kementan) itu di Banjarmasin, Jumat.
"Tanggapan positif itu ketika kami konsultasi ke Kementan di Jakarta pekan lalu," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD provinsi tersebut, tanggapan positif dari Kementan terhadap kehadiran LEM di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel itu.
Pasalnya kehadiran atau keberadaan LEM bukan oleh pemerintah, melainkan dari/untuk masyarakat itu sendiri, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
Selain itu, keberadaan LEM bisa membantu dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Namun wakil rakyat yang aktif shalat Dzuhur di mushalla DPRD Kalsel itu menyayangkan, belum semua kabupaten/kota di provinsinya tersebut membentuk/mendirikan LEM, yaitu tiga antara lain Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu (Tanbu).
"Oleh karena itu ke depan kita berharap semua kabupaten/kota di Kalsel ada LEM. Keberadaan lembaga ekonomi masyarakat tersebut tidak mesti di ibu kota kabupaten/kota, tetapi bisa saja pada tingkat kecamatan dan pedesaan," demikian Suwardi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018