Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kalimantan Selatan, Hermansyah Manaf, berharap pemerintah pusat bisa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat konektivitas antardaerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Herman, pada acara "Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2018" di Banjarmasin, Rabu, salah satu kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kalimantan dengan provinsi lainnya di Jawa dan Sumatra adalah masalah pembangunan infrastruktur.
"Konektivitas antardaerah, pulau dan antarprovinsi di Kalimantan masih jauh tertinggal dibanding daerah lain," katanya.
Diharapkan kesenjangan tersebut bisa segera dikurangi, dengan percepatan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun fasilitas lainnya, yaitu bandara dan pelabuhan maupun sektor lainnya.
"Seperti yang kita sampaikan pada acara Bappenas tadi, kita berharap pemerintah bisa memperhatikan persoalan infrastruktur, termasuk masalah pembangunan jalan, kereta api, bandara dan industri," katanya.
Saat ini, tambah dia, pemerintah telah menetapkan empat PSN di Kalsel, yaitu kawasan industri Batulicin, Jorong kemudian Bandara Syamsudin Noor dan bendung di Kabupaten Tapin.
Khusus bandara, tambah dia, diharapkan pada 2020, pembangunannya sudah bisa dituntaskan, begitu juga dengan pembangunan sektor lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kalsel, Fajar Desira mengatakan, khusus untuk pembangunan kereta api, hingga kini masih dalam proses pembebasan lahan.
"Rencana pembangunan kerata api terus berlanjut, tidak dihentikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Selain infrastuktur, tambah dia, kini Pemprov Kalsel, juga fokus untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nontambang.
Menurut dia, pemerintah sedang gencar mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata dan perdagangan serta industri.
Upaya tersebut, tambah dia, untuk mengejar ketertinggalan pascaanjloknya sektor tambang batu bara.
Diharapkan melalui berbagai program, termasuk program yang digelontorkan oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Kalsel bisa lebih cepat berkembang, dan bisa mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S Prawiradinata mengatakan saat ini masih terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbagai sektor lainnya antara Kalimantan dengan berbagai provinsi di Jawa.
Khusus infrastruktur, pihaknya cenderung mendukung upaya pembangunan jalan, yang memiliki dampak ikutan lebih besar, seperti pembangunan Trans Kalimantan.
"Kita upayakan menuntaskan pembangunan Trans Kalimantan, karena dampak ikutan dari pembangunan jalan tersebut cukup besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Herman, pada acara "Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2018" di Banjarmasin, Rabu, salah satu kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kalimantan dengan provinsi lainnya di Jawa dan Sumatra adalah masalah pembangunan infrastruktur.
"Konektivitas antardaerah, pulau dan antarprovinsi di Kalimantan masih jauh tertinggal dibanding daerah lain," katanya.
Diharapkan kesenjangan tersebut bisa segera dikurangi, dengan percepatan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun fasilitas lainnya, yaitu bandara dan pelabuhan maupun sektor lainnya.
"Seperti yang kita sampaikan pada acara Bappenas tadi, kita berharap pemerintah bisa memperhatikan persoalan infrastruktur, termasuk masalah pembangunan jalan, kereta api, bandara dan industri," katanya.
Saat ini, tambah dia, pemerintah telah menetapkan empat PSN di Kalsel, yaitu kawasan industri Batulicin, Jorong kemudian Bandara Syamsudin Noor dan bendung di Kabupaten Tapin.
Khusus bandara, tambah dia, diharapkan pada 2020, pembangunannya sudah bisa dituntaskan, begitu juga dengan pembangunan sektor lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kalsel, Fajar Desira mengatakan, khusus untuk pembangunan kereta api, hingga kini masih dalam proses pembebasan lahan.
"Rencana pembangunan kerata api terus berlanjut, tidak dihentikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Selain infrastuktur, tambah dia, kini Pemprov Kalsel, juga fokus untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nontambang.
Menurut dia, pemerintah sedang gencar mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata dan perdagangan serta industri.
Upaya tersebut, tambah dia, untuk mengejar ketertinggalan pascaanjloknya sektor tambang batu bara.
Diharapkan melalui berbagai program, termasuk program yang digelontorkan oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Kalsel bisa lebih cepat berkembang, dan bisa mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy S Prawiradinata mengatakan saat ini masih terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbagai sektor lainnya antara Kalimantan dengan berbagai provinsi di Jawa.
Khusus infrastruktur, pihaknya cenderung mendukung upaya pembangunan jalan, yang memiliki dampak ikutan lebih besar, seperti pembangunan Trans Kalimantan.
"Kita upayakan menuntaskan pembangunan Trans Kalimantan, karena dampak ikutan dari pembangunan jalan tersebut cukup besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018