Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Surinto mengharapkan adanya "lampu hijau" atau kejelasan dukungan pemerintah pusat untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru.
"Sebab tanpa lampu hijau pemerintah pusat sulit melanjutkan atau untuk percepatan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru itu, kalau pembiayaan keseluruhan pembanguinan jembatan tersebut mengandalkan dana daerah sendiri mungkin agak sulit.
Mantan Wakil Ketua DPRD Tanbu itu menyayangkan terhadap perencanaan awal mau membangun jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru, tanpa mendapatkan lampu hijau atau kejelasan secara tertulis atas dukungan pemerintah pusat.
"Itu hanya sekedar mengingatkan masa lalu yang harus menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang. Apalagi merupakan mega proyek," ujar wakil rakyat bergelar sarjana teknik dan cukup "vokal" tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD-nya bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) serta DPRD setempat kembali harus berjuang untuk mendapatkan kepastian dukungan pemerintah pusat.
"Dukungan pemerintah pusat tersebut bukan cuma dalam bentuk pernyataan politik, tetapi harus `hitam putih` minimal berupa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)," sarannya.
Begitu pula sharing atau dukungan dana dari Pemkab Kotabaru dan Tanbu sebaiknya tertuang dalam MoU sehingga ada kejelasan dalam tindak lanjut pembangunan jembatan yang akan menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut itu.
"Pembangunan jembatan yang akan menjadi jembatan terpankang di Kalsel, bukan cuma untuk kepentingan masyarakat setempat, tetapi akan lebih memuka isolasi serta kemajuan perekonomian provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini," demikian Surinto.
Berdasarkan perencanaan semula (2013) pembangunan jembatan Selat Pulau Laut itu sharing dari Pemprov Kalsel Rp500 miliar, serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, sisanya sekitar Rp2,6 triliun bantuan pemerintah pusat.
Bantuan pemerintah pusat itu untuk jembatan penghubung, dari Pemprov membangun jembatan pendekat, sedang dari Pemkab Kotabaru dan Tanbu buat pembebasan lahan serta penunjang lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Sebab tanpa lampu hijau pemerintah pusat sulit melanjutkan atau untuk percepatan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru itu, kalau pembiayaan keseluruhan pembanguinan jembatan tersebut mengandalkan dana daerah sendiri mungkin agak sulit.
Mantan Wakil Ketua DPRD Tanbu itu menyayangkan terhadap perencanaan awal mau membangun jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru, tanpa mendapatkan lampu hijau atau kejelasan secara tertulis atas dukungan pemerintah pusat.
"Itu hanya sekedar mengingatkan masa lalu yang harus menjadi pelajaran dan jangan sampai terulang. Apalagi merupakan mega proyek," ujar wakil rakyat bergelar sarjana teknik dan cukup "vokal" tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi (Pemprov) dan DPRD-nya bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) serta DPRD setempat kembali harus berjuang untuk mendapatkan kepastian dukungan pemerintah pusat.
"Dukungan pemerintah pusat tersebut bukan cuma dalam bentuk pernyataan politik, tetapi harus `hitam putih` minimal berupa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)," sarannya.
Begitu pula sharing atau dukungan dana dari Pemkab Kotabaru dan Tanbu sebaiknya tertuang dalam MoU sehingga ada kejelasan dalam tindak lanjut pembangunan jembatan yang akan menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut itu.
"Pembangunan jembatan yang akan menjadi jembatan terpankang di Kalsel, bukan cuma untuk kepentingan masyarakat setempat, tetapi akan lebih memuka isolasi serta kemajuan perekonomian provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini," demikian Surinto.
Berdasarkan perencanaan semula (2013) pembangunan jembatan Selat Pulau Laut itu sharing dari Pemprov Kalsel Rp500 miliar, serta Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, sisanya sekitar Rp2,6 triliun bantuan pemerintah pusat.
Bantuan pemerintah pusat itu untuk jembatan penghubung, dari Pemprov membangun jembatan pendekat, sedang dari Pemkab Kotabaru dan Tanbu buat pembebasan lahan serta penunjang lainnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018