Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (Parang ULM) menggaungkan gerak aksi berantas korupsi, pasca terjadinya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalsel.
Menurut Ketua Parang ULM Ahmad Fikri Hadin di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan pihaknya bersama Tim Reksi KPK-ULM dan Pusat Kajian Anti Korupsi STIH Sultan Adam menggagas terbentuknya forum anti korupsi dengan melibatkan kampus, CSO dan media dengan jangkauan lebih luas khusus di Kalsel sebagai wadah kontrol.
"Gerak aksi itu kami harapkan jangkauannya lebih luas, bahkan tokoh masyarakat dan ulama sekali pun bisa dilibatkan untuk menggaungkan mulai sekarang tentang bahaya perilaku korupsi baik dari kampung ke kampung atau masjid ke masjid," kata dosen Fakultas Hukum ULM itu.
Fikri juga membeberkan, OTT oleh Tim KPK untuk kedua kalinya di Kalsel yang kali ini menyeret seorang kepala daerah memang membuat miris. Apalagi terjadi di awal 2018 dan bak pecah telur menjadi rekor OTT perdana KPK di tahun ini.
Menilik dari kasusnya, ungkap Fikri, dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi masih seputar proyek pembangunan di daerah tempat kepala daerah berkuasa.
"Jadi problemnya sekarang bukan kenapa ada korupsi di proyek itu, tapi harus kita lihat lebih dalam ke hulunya kenapa sampai seorang penguasa harus melakukan korupsi dan ternyata mahalnya biaya politik menjadi seorang kepala daerah adalah sumber masalahnya," paparnya.
Untuk itu, tegas Fikri, selama ada mahar politik, ada jual beli suara dan menyogok panitia pemilihan, maka korupsi akan terus terjadi.
"Sebenarnya kami terbuka untuk partai politik yang benar-benar mau bersih agar bersama-sama melakukan kajian dan konsolidasi pencegahan terjadinya korupsi oleh kepala daerah," tutur Fikri.
Sementara itu Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi STIH Sultan Adam Dr Subroto R.AS di Banjarmasin, ikut menambahkan Kalsel yang situasi Kamtibmasnya begitu kondusif ternyata tidak bisa bebas dari praktik korupsi.
"Kalau selama ini kita hanya diajak memerangi Narkoba, maka mulai saat ini dan ke depannya seluruh masyarakat Kalsel, juga harus menyatakan perang terhadap praktik korupsi, jadi jangan mau mencoblos calon pemimpin yang menggunakan uang untuk menyogok pemilih atau memberi uang pelicin agar urusan lancar di berbagai layanan publik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Ketua Parang ULM Ahmad Fikri Hadin di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan pihaknya bersama Tim Reksi KPK-ULM dan Pusat Kajian Anti Korupsi STIH Sultan Adam menggagas terbentuknya forum anti korupsi dengan melibatkan kampus, CSO dan media dengan jangkauan lebih luas khusus di Kalsel sebagai wadah kontrol.
"Gerak aksi itu kami harapkan jangkauannya lebih luas, bahkan tokoh masyarakat dan ulama sekali pun bisa dilibatkan untuk menggaungkan mulai sekarang tentang bahaya perilaku korupsi baik dari kampung ke kampung atau masjid ke masjid," kata dosen Fakultas Hukum ULM itu.
Fikri juga membeberkan, OTT oleh Tim KPK untuk kedua kalinya di Kalsel yang kali ini menyeret seorang kepala daerah memang membuat miris. Apalagi terjadi di awal 2018 dan bak pecah telur menjadi rekor OTT perdana KPK di tahun ini.
Menilik dari kasusnya, ungkap Fikri, dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi masih seputar proyek pembangunan di daerah tempat kepala daerah berkuasa.
"Jadi problemnya sekarang bukan kenapa ada korupsi di proyek itu, tapi harus kita lihat lebih dalam ke hulunya kenapa sampai seorang penguasa harus melakukan korupsi dan ternyata mahalnya biaya politik menjadi seorang kepala daerah adalah sumber masalahnya," paparnya.
Untuk itu, tegas Fikri, selama ada mahar politik, ada jual beli suara dan menyogok panitia pemilihan, maka korupsi akan terus terjadi.
"Sebenarnya kami terbuka untuk partai politik yang benar-benar mau bersih agar bersama-sama melakukan kajian dan konsolidasi pencegahan terjadinya korupsi oleh kepala daerah," tutur Fikri.
Sementara itu Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi STIH Sultan Adam Dr Subroto R.AS di Banjarmasin, ikut menambahkan Kalsel yang situasi Kamtibmasnya begitu kondusif ternyata tidak bisa bebas dari praktik korupsi.
"Kalau selama ini kita hanya diajak memerangi Narkoba, maka mulai saat ini dan ke depannya seluruh masyarakat Kalsel, juga harus menyatakan perang terhadap praktik korupsi, jadi jangan mau mencoblos calon pemimpin yang menggunakan uang untuk menyogok pemilih atau memberi uang pelicin agar urusan lancar di berbagai layanan publik," ujarnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018