Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan mengingatkan persoalan lahan harus menjadi perhatian dalam merevitalisasi pasar tradisional.
"Kita menyambut gembira rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia merevitalisasi pasar-pasar tradisional, tetapi lahannya harus benar-benar tidak bermasalah atau dipastikan milik pemerintah daerah setempat," katanya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat.
"Apalagi tujuan revitalisasi pasar tradisional tersebut antara lain agar bisa bersaing dengan pasar modren," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga bermitra kerja dengan Dinas Perdagangan (Disdag) provinsi setempat.
Pasalnya, menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergelar sarjana agama itu, kalau lahan pasar tradisional yang mau revitalisasi tersebut bukan milik pemerintah daerah (Pemda) setempat bisa bermasalah di kemudian hari.
"Permasalahan yang muncul belakangan, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun keberadaan pasar tradisional tersebut, tentunya tidak kita inginkan bersama," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Kita berharap pasar-pasar tradisional di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota juga ada kebagian/masuk program revitalisasi dari Kemendag," lanjut laki-laki kelahiran HSU tahun 1973.
Revitalisasi pasar tradisional tersebut bukan saja untuk membuat kenyamanan suasana pasar itu sendiri, tetapi terlebih lagi buat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan, terutama bagi penduduk setempat dan daerah sekitarnya, demikian Suwardi Sarlan.
Tujuan Kemendag merevitalisasi pasar tradisional salah satu capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang harus terealisasi agar mampu bersaing dengan pasar modern/supermarket.
Sejumlahn daerah diminta untuk terus melakukan revitalisasi pasar tradisional agar tetap eksis sehingga dapat membantu keberadaan, pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Sementara sejumlah ibukota kabupaten/kota di Kalsel juga tumbuh dan berkembang supermarket dari berbagai perusahaan besar/berkelas nasional, yang bisa menjadi ancaman kelangsungan pasar tradisional.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kita menyambut gembira rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia merevitalisasi pasar-pasar tradisional, tetapi lahannya harus benar-benar tidak bermasalah atau dipastikan milik pemerintah daerah setempat," katanya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Jumat.
"Apalagi tujuan revitalisasi pasar tradisional tersebut antara lain agar bisa bersaing dengan pasar modren," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga bermitra kerja dengan Dinas Perdagangan (Disdag) provinsi setempat.
Pasalnya, menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergelar sarjana agama itu, kalau lahan pasar tradisional yang mau revitalisasi tersebut bukan milik pemerintah daerah (Pemda) setempat bisa bermasalah di kemudian hari.
"Permasalahan yang muncul belakangan, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun keberadaan pasar tradisional tersebut, tentunya tidak kita inginkan bersama," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Kita berharap pasar-pasar tradisional di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota juga ada kebagian/masuk program revitalisasi dari Kemendag," lanjut laki-laki kelahiran HSU tahun 1973.
Revitalisasi pasar tradisional tersebut bukan saja untuk membuat kenyamanan suasana pasar itu sendiri, tetapi terlebih lagi buat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan, terutama bagi penduduk setempat dan daerah sekitarnya, demikian Suwardi Sarlan.
Tujuan Kemendag merevitalisasi pasar tradisional salah satu capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang harus terealisasi agar mampu bersaing dengan pasar modern/supermarket.
Sejumlahn daerah diminta untuk terus melakukan revitalisasi pasar tradisional agar tetap eksis sehingga dapat membantu keberadaan, pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Sementara sejumlah ibukota kabupaten/kota di Kalsel juga tumbuh dan berkembang supermarket dari berbagai perusahaan besar/berkelas nasional, yang bisa menjadi ancaman kelangsungan pasar tradisional.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017