Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Mantan Panglima Kodam VI/Tanjungpura Mayjen TNI Purn Muchdi PR mengatakan, Indonesia belakangan ini menghadapi beberapa ancaman.
"Ancaman tersebut antara lain narkoba," ujarnya dalam pada halal bi halal dan silaturahim Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) se-Kalimantan Selatan di Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis.
Sebagaimana data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia tercatat 7.000.000 orang atau berkisar antara 2,5 - tiga persen, kutipnya dalam silaturahim Idul Fitri 1438 Hijriah itu..
"Hal tersebut tidak bisa kita biarkan. Kita harus bersama-sama (termasuk KB-PII) memberantasnya agar generasi bangsa terhindar dari ancaman narkoba, karena bisa berdampak terhadap kelangsungan negara dan bangsa Indonesia," lanjutnya.
Selain itu, ancaman terhadap Indonesia, yaitu korupsi, karena hal itu akan menghambat kelangsungan pembangunan atau berujung pada kegagalan untuk mewujudkan masyarakat yang berkemakmuran.
"Oleh sebab itu, kita harus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di tanah air ini," ajak mantan Danjen Korps Pasukan Khusus (Kopasus) tersebut.
Ancaman lain yang tidak kalah membahayakan terhadap Indonesia dan memerlukan perhatian bersama, lanjut pensiunan jenderal bintang dua tersebut, yaitu terorisme.
"Semua ancaman tersebut, baik narkoba, korupsi, terorisme dan lainnya menghambat pembangunan Indonesia ke depan, seperti pembangunan bidang ekonomi," tegas laki-laki berusia 68 tahun yang masih tegap dan tampak gagah itu .
Pada halal bi halal dan silaturahim KB-PII se-Kalsel yang berlangsung di pendopo kediaman Bupati HST itu, dia mengajak semua komponen bangsa berusaha maksimal supaya paham komunis (komunisme) jangan muncul dan berkembang kembali.
"Sudah jelas-jelas komunisme terlarang di Indonesia sejak tahun 1966. Oleh karena itu kita harus konsisten menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mau mengubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia," demikian Muchdi yang Dewan Pertimbangan KB-PII Pusat.
Sebelumnya Ketua Panitia Halal Bi Halal dan Silaturahim tersebut, Drs Hasani Hasyim SH menuturkan kilas balik sejarah lahirnya serta pejuangan PII pada masa revolusi dalam keikutsertaan mempertahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kilas balik sejarah nasional itu, tercatat PKI pernah melakukan pemberontakan terhadap NKRI pada 1948 yang dikenal dengan "peristiwa Madiun" kemudian tahun 1965 dengan Gerakan 30 September (G.30S/PKI).
Selain unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah HST, hadir pula dalam halal bi halal dan silaturahim KB-PII tersebut anggota DPD RI Drs HM Sofwat Hadi SH yang juga Ketua KB-PII pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Ancaman tersebut antara lain narkoba," ujarnya dalam pada halal bi halal dan silaturahim Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) se-Kalimantan Selatan di Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kamis.
Sebagaimana data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia tercatat 7.000.000 orang atau berkisar antara 2,5 - tiga persen, kutipnya dalam silaturahim Idul Fitri 1438 Hijriah itu..
"Hal tersebut tidak bisa kita biarkan. Kita harus bersama-sama (termasuk KB-PII) memberantasnya agar generasi bangsa terhindar dari ancaman narkoba, karena bisa berdampak terhadap kelangsungan negara dan bangsa Indonesia," lanjutnya.
Selain itu, ancaman terhadap Indonesia, yaitu korupsi, karena hal itu akan menghambat kelangsungan pembangunan atau berujung pada kegagalan untuk mewujudkan masyarakat yang berkemakmuran.
"Oleh sebab itu, kita harus mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di tanah air ini," ajak mantan Danjen Korps Pasukan Khusus (Kopasus) tersebut.
Ancaman lain yang tidak kalah membahayakan terhadap Indonesia dan memerlukan perhatian bersama, lanjut pensiunan jenderal bintang dua tersebut, yaitu terorisme.
"Semua ancaman tersebut, baik narkoba, korupsi, terorisme dan lainnya menghambat pembangunan Indonesia ke depan, seperti pembangunan bidang ekonomi," tegas laki-laki berusia 68 tahun yang masih tegap dan tampak gagah itu .
Pada halal bi halal dan silaturahim KB-PII se-Kalsel yang berlangsung di pendopo kediaman Bupati HST itu, dia mengajak semua komponen bangsa berusaha maksimal supaya paham komunis (komunisme) jangan muncul dan berkembang kembali.
"Sudah jelas-jelas komunisme terlarang di Indonesia sejak tahun 1966. Oleh karena itu kita harus konsisten menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mau mengubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia," demikian Muchdi yang Dewan Pertimbangan KB-PII Pusat.
Sebelumnya Ketua Panitia Halal Bi Halal dan Silaturahim tersebut, Drs Hasani Hasyim SH menuturkan kilas balik sejarah lahirnya serta pejuangan PII pada masa revolusi dalam keikutsertaan mempertahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kilas balik sejarah nasional itu, tercatat PKI pernah melakukan pemberontakan terhadap NKRI pada 1948 yang dikenal dengan "peristiwa Madiun" kemudian tahun 1965 dengan Gerakan 30 September (G.30S/PKI).
Selain unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah HST, hadir pula dalam halal bi halal dan silaturahim KB-PII tersebut anggota DPD RI Drs HM Sofwat Hadi SH yang juga Ketua KB-PII pusat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017