Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Nusron Wahid berupaya menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) peningkatan penyediaan pangan nasional yang dikenal dengan food estate di Merauke, Papua Selatan.
Menteri Nusron pun menjelaskan kondisi tanah di lokasi tersebut termasuk penguasaan status tanah fisik di Nusa Tenggara Barat (NTB) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Baca juga: Kementerian ATR sudah terbitkan 2,4 juta sertipikat elektronik
"Jadi posisi kami di dalam sawah hanya dua, pertama masalah tata ruangnya, dari hutan diubah menjadi sawah, cocok atau tidak. Kedua, urusan kita adalah pelepasan dan penetapan hak atas tanahnya," kata Menteri Nusron melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat.
Untuk menerbitkan hak atas tanah di kawasan food estate, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan harus ada kejelasan dari status tanahnya.
"Pertama harus clean and clear dengan kehutanan, jadi kami tidak menerbitkan hak atas tanah, kalau belum ada surat pelepasan kawasan hutan," ucap Nusron Wahid.
Baca juga: DPD RI undang RDP Menteri Nusron Wahid bahas Proyek Strategis Nasional
Nusron menegaskan hal yang menyangkut tanah adat selama masuk ke dalam peta adat harus mendapatkan surat pelepasan adat dari masyarakat adat setempat.
Karena peta adat, menurut Nusron, sehingga tidak hanya klaim dari satu dua orang karena pemerintah sudah menempatkan mana yang sudah dan belum tidak ada peta adat.
"Apakah ini masuk ke dalam peta adat dalam peta kami atau tidak, akan kami cek," tambah Menteri Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala juga menjelaskan terkait penggunaan tanah yang terindikasi telantar di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia mengatakan, lokasi yang dimaksud dalam pengaduan masyarakat sudah ditetapkan sebagai kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Baca juga: Kementerian ATR/BPN tingkatkan pengawasan tanah terlantar lewat AI
"Kita tinggal melaksanakan, akan kami tindaklanjuti dengan Pak Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di sana untuk segera melakukan verifikasi kepada subjek atau calon penerima supaya tidak menimbulkan konflik baru di sana," terang Menteri ATR/Kepala BPN.
Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim menyebut pertemuan ini merupakan bentuk BAP DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi melalui kegiatan penyerapan aspirasi dan menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
"Kami berharap peran BAP DPD RI dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat ini dapat segera menemukan titik temu dan jalan keluar untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait," ucap Abdul Hakim.
Turut hadir mengikuti jalannya Rapat Dengar Pendapat kali ini, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN tingkatkan pengawasan tanah terlantar lewat AI
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Menteri Nusron pun menjelaskan kondisi tanah di lokasi tersebut termasuk penguasaan status tanah fisik di Nusa Tenggara Barat (NTB) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Baca juga: Kementerian ATR sudah terbitkan 2,4 juta sertipikat elektronik
"Jadi posisi kami di dalam sawah hanya dua, pertama masalah tata ruangnya, dari hutan diubah menjadi sawah, cocok atau tidak. Kedua, urusan kita adalah pelepasan dan penetapan hak atas tanahnya," kata Menteri Nusron melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat.
Untuk menerbitkan hak atas tanah di kawasan food estate, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan harus ada kejelasan dari status tanahnya.
"Pertama harus clean and clear dengan kehutanan, jadi kami tidak menerbitkan hak atas tanah, kalau belum ada surat pelepasan kawasan hutan," ucap Nusron Wahid.
Baca juga: DPD RI undang RDP Menteri Nusron Wahid bahas Proyek Strategis Nasional
Nusron menegaskan hal yang menyangkut tanah adat selama masuk ke dalam peta adat harus mendapatkan surat pelepasan adat dari masyarakat adat setempat.
Karena peta adat, menurut Nusron, sehingga tidak hanya klaim dari satu dua orang karena pemerintah sudah menempatkan mana yang sudah dan belum tidak ada peta adat.
"Apakah ini masuk ke dalam peta adat dalam peta kami atau tidak, akan kami cek," tambah Menteri Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala juga menjelaskan terkait penggunaan tanah yang terindikasi telantar di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia mengatakan, lokasi yang dimaksud dalam pengaduan masyarakat sudah ditetapkan sebagai kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Baca juga: Kementerian ATR/BPN tingkatkan pengawasan tanah terlantar lewat AI
"Kita tinggal melaksanakan, akan kami tindaklanjuti dengan Pak Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di sana untuk segera melakukan verifikasi kepada subjek atau calon penerima supaya tidak menimbulkan konflik baru di sana," terang Menteri ATR/Kepala BPN.
Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim menyebut pertemuan ini merupakan bentuk BAP DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi melalui kegiatan penyerapan aspirasi dan menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
"Kami berharap peran BAP DPD RI dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat ini dapat segera menemukan titik temu dan jalan keluar untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait," ucap Abdul Hakim.
Turut hadir mengikuti jalannya Rapat Dengar Pendapat kali ini, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN tingkatkan pengawasan tanah terlantar lewat AI
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024