Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp228,09 miliar atau 65,46 persen dari total alokasi Rp348,45 miliar kepada tiga kabupaten, yakni Tabalong, HSU dan Balangan.
Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan penyaluran DAK non fisik mencakup dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah, tambahan penghasilan guru, BOS, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Baca juga: KPPN Tanjung raih kepatuhan 100 persen penyampaian LPJ satker
Termasuk Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal serta ketahanan pangan dan perrtanian.
“Penyaluran DAK non fisik bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah dan kami berupaya memastikan dana sampai sesuai jadwal dan digunakan secara tepat ,” ujar Sigid di Tabalong, Rabu.
DAK non fisik untuk Kabupaten Tabalong mendapat alokasi terbesar yakni Rp148,93 miliar dengan penyaluran Rp101,36 miliar atau 68,06 persen.
Diikuti Kabupaten HSU dengan alokasi Rp112,19 miliar dan telah disalurkan Rp72,19 miliar atau 64,35 persen.
Sedangkan Kabupaten Balangan memperoleh alokasi Rp87,32 miliar dengan penyaluran sebesar Rp54,53 miliar atau 62,45 persen.
Dana terbesar dalam DAK non fisik ini dialokasikan untuk TPG ASN Daerah, Dana BOS,m serta Dana BOK dan BOKB.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar segera melengkapi persyaratan penyaluran dan menggunakan dana ini secara tepat sasaran sesuai dengan alokasinya,” tambah Sigid.
Sigid juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk menjaga integritas dalam penggunaan dana publik sejalan upaya KPPN Tanjung menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci.
Baca juga: KPPN Tanjung : 99 desa terima dana insentif desa
“Kami berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik untuk mempercepat penyaluran dan realisasi DAK Nonfisik ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
KPPN Tanjung juga berkomitmen terus memantau dan mendukung pemerintah daerah dalam penggunaan dana secara efektif dan efisien guna menjaga kualitas pelayanan publik dan pencapaian WBBM.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan penyaluran DAK non fisik mencakup dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN daerah, tambahan penghasilan guru, BOS, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Baca juga: KPPN Tanjung raih kepatuhan 100 persen penyampaian LPJ satker
Termasuk Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal serta ketahanan pangan dan perrtanian.
“Penyaluran DAK non fisik bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah dan kami berupaya memastikan dana sampai sesuai jadwal dan digunakan secara tepat ,” ujar Sigid di Tabalong, Rabu.
DAK non fisik untuk Kabupaten Tabalong mendapat alokasi terbesar yakni Rp148,93 miliar dengan penyaluran Rp101,36 miliar atau 68,06 persen.
Diikuti Kabupaten HSU dengan alokasi Rp112,19 miliar dan telah disalurkan Rp72,19 miliar atau 64,35 persen.
Sedangkan Kabupaten Balangan memperoleh alokasi Rp87,32 miliar dengan penyaluran sebesar Rp54,53 miliar atau 62,45 persen.
Dana terbesar dalam DAK non fisik ini dialokasikan untuk TPG ASN Daerah, Dana BOS,m serta Dana BOK dan BOKB.
“Kami mendorong pemerintah daerah agar segera melengkapi persyaratan penyaluran dan menggunakan dana ini secara tepat sasaran sesuai dengan alokasinya,” tambah Sigid.
Sigid juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk menjaga integritas dalam penggunaan dana publik sejalan upaya KPPN Tanjung menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci.
Baca juga: KPPN Tanjung : 99 desa terima dana insentif desa
“Kami berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik untuk mempercepat penyaluran dan realisasi DAK Nonfisik ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
KPPN Tanjung juga berkomitmen terus memantau dan mendukung pemerintah daerah dalam penggunaan dana secara efektif dan efisien guna menjaga kualitas pelayanan publik dan pencapaian WBBM.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024