Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan berupaya mempercepat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan percepatan penyaluran TKD di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Baca juga: KPPN Tanjung dorong Satker gunakan CMS transaksi non tunai
“Kita perlu mendorong percepatan realisasi belanja APBD dan salah satu syarat pencairan TKD adalah kinerja daerah yang diukur dari persentase realisasi belanja," kata Sigid di Tabalong, Kamis.
Sigid mengapresiasi peningkatan persentase nilai kontrak terhadap pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun, Sigid menekankan perlu akselerasi penyaluran dana TKD melalui percepatan realisasi belanja APBD.
Sehingga, Sigid menyatakan pemerintah daerah harus mempercepat proses belanja agar syarat tersebut cepat terpenuhi.
Sigid juga memberikan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah, termasuk peningkatan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca juga: KPPN Tanjung: Pencairan dana desa capai Rp303,99 miliar
Menurut Sigid, BPKAD tidak hanya berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), namun harus aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBD.
“Kami mendorong BPKAD untuk mengadopsi metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kanwil DJPb dan KPPN, seperti review Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),” ucap Sigid.
Selain itu, Sigid menegaskan penting dorongan digitalisasi pada pelaksanaan anggaran daerah, salah satunya melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Sigid mengungkapkan penerapan KKPD akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah sehingga harus segera mengimplementasikan.
Sejumlah pejabat menghadiri kegiatan FGD tersebut, antara lain Asisten Administrasi Umum dari Kabupaten Tabalong dan HSU, Inspektur Kabupaten Balangan, serta pejabat lain dari berbagai SKPD Kabupaten HSU, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.
Baca juga: Realisasi penyaluran DBH SDA lingkup KPPN Tanjung capai Rp1,5 triliun
Beberapa pejabat daerah yang hadir juga memberikan respon positif terhadap rekomendasi tersebut.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten HSU Najeriansyah mengapresiasi KPPN Tanjung mengadakan kegiatan FGD secara rutin dan tertarik mengadopsi formulasi IKPA.
“Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan dan HSU tertarik untuk mengadopsi formulasi IKPA agar dapat memberikan hasil yang lebih baik,” ujar Najeriansyah.
Hal senada juga disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabalong, Subhan untuk menerapkan formulasi IKPA yang diterapkan KPPN Tanjung.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Balangan Urai Nur Iskandar mengatakan akan mencari solusi terbaik untuk mempercepat penyaluran DAK Fisik di wilayahnya.
Baca juga: Nilai IKPA KPPN Tanjung 98,29 pada Triwulan II-2024
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan percepatan penyaluran TKD di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Baca juga: KPPN Tanjung dorong Satker gunakan CMS transaksi non tunai
“Kita perlu mendorong percepatan realisasi belanja APBD dan salah satu syarat pencairan TKD adalah kinerja daerah yang diukur dari persentase realisasi belanja," kata Sigid di Tabalong, Kamis.
Sigid mengapresiasi peningkatan persentase nilai kontrak terhadap pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun, Sigid menekankan perlu akselerasi penyaluran dana TKD melalui percepatan realisasi belanja APBD.
Sehingga, Sigid menyatakan pemerintah daerah harus mempercepat proses belanja agar syarat tersebut cepat terpenuhi.
Sigid juga memberikan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah, termasuk peningkatan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca juga: KPPN Tanjung: Pencairan dana desa capai Rp303,99 miliar
Menurut Sigid, BPKAD tidak hanya berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), namun harus aktif memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBD.
“Kami mendorong BPKAD untuk mengadopsi metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kanwil DJPb dan KPPN, seperti review Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),” ucap Sigid.
Selain itu, Sigid menegaskan penting dorongan digitalisasi pada pelaksanaan anggaran daerah, salah satunya melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Sigid mengungkapkan penerapan KKPD akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah sehingga harus segera mengimplementasikan.
Sejumlah pejabat menghadiri kegiatan FGD tersebut, antara lain Asisten Administrasi Umum dari Kabupaten Tabalong dan HSU, Inspektur Kabupaten Balangan, serta pejabat lain dari berbagai SKPD Kabupaten HSU, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan.
Baca juga: Realisasi penyaluran DBH SDA lingkup KPPN Tanjung capai Rp1,5 triliun
Beberapa pejabat daerah yang hadir juga memberikan respon positif terhadap rekomendasi tersebut.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten HSU Najeriansyah mengapresiasi KPPN Tanjung mengadakan kegiatan FGD secara rutin dan tertarik mengadopsi formulasi IKPA.
“Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan dan HSU tertarik untuk mengadopsi formulasi IKPA agar dapat memberikan hasil yang lebih baik,” ujar Najeriansyah.
Hal senada juga disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabalong, Subhan untuk menerapkan formulasi IKPA yang diterapkan KPPN Tanjung.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Balangan Urai Nur Iskandar mengatakan akan mencari solusi terbaik untuk mempercepat penyaluran DAK Fisik di wilayahnya.
Baca juga: Nilai IKPA KPPN Tanjung 98,29 pada Triwulan II-2024
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024