Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah 2023 menjadi fondasi bagi kemajuan pembangunan.
Hal itu diungkapkan AHY menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Baca juga: ATR/BPN RI dukung pemerataan WBK dan layanan elektronik se-Gorontalo
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin, menyebutkan kegiatan penyampaian laporan tersebut mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Saat sambutan, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengapresiasi kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah 2023.
“Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik pula dan mempertanggungjawabkan secara baik pula,” tegas Presiden Joko Widodo.
Ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut, Menteri AHY menyatakan sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh predikat WTP.
Baca juga: Tanah Pondok Pesantren Darul Insan Gresik telah berkepastian hukum setelah 24 tahun berdiri
“Alhamdulillah, secara umum, terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan secara umum diberikan wajar tanpa pengecualian ini termasuk juga status pada peringkat atau predikat kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP,” jelas Menteri AHY.
Senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY juga menegaskan predikat WTP adalah predikat yang diberikan atas kerja keras pihak terkait mempertanggungjawabkan keuangan negara atau APBN.
Menurutnya, dengan bertanggung jawab terhadap APBN juga berdampak pada tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
“Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Itulah semangat dari hari ini dan mudah-mudahan kami Kementerian ATR/BPN juga dapat terus menjalankan tugas dengan baik termasuk juga mengelola keuangan yang baik,” pungkas Menteri AHY.
Baca juga: Serahkan sertipikat tanah wakaf elektronik wujud modernisasi layanan pertanahan
Pada kesempatan ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan tertulis kepada Presiden Joko Widodo.
Ia menyampaikan bahwa predikat WTP yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah dalam mengelola APBN telah dilakukan seoptimal mungkin.
Hadir pada kegiatan ini, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju; serta Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina, dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Menteri AHY: Sertipikat tanah wakaf harus diprioritaskan dan disegerakan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Hal itu diungkapkan AHY menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Baca juga: ATR/BPN RI dukung pemerataan WBK dan layanan elektronik se-Gorontalo
Berdasarkan keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin, menyebutkan kegiatan penyampaian laporan tersebut mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”.
Saat sambutan, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengapresiasi kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah 2023.
“Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik pula dan mempertanggungjawabkan secara baik pula,” tegas Presiden Joko Widodo.
Ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut, Menteri AHY menyatakan sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh predikat WTP.
Baca juga: Tanah Pondok Pesantren Darul Insan Gresik telah berkepastian hukum setelah 24 tahun berdiri
“Alhamdulillah, secara umum, terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan secara umum diberikan wajar tanpa pengecualian ini termasuk juga status pada peringkat atau predikat kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP,” jelas Menteri AHY.
Senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY juga menegaskan predikat WTP adalah predikat yang diberikan atas kerja keras pihak terkait mempertanggungjawabkan keuangan negara atau APBN.
Menurutnya, dengan bertanggung jawab terhadap APBN juga berdampak pada tata kelola keuangan negara yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
“Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang kuat bagi kemajuan pembangunan Indonesia ke depan. Itulah semangat dari hari ini dan mudah-mudahan kami Kementerian ATR/BPN juga dapat terus menjalankan tugas dengan baik termasuk juga mengelola keuangan yang baik,” pungkas Menteri AHY.
Baca juga: Serahkan sertipikat tanah wakaf elektronik wujud modernisasi layanan pertanahan
Pada kesempatan ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Isma Yatun menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan tertulis kepada Presiden Joko Widodo.
Ia menyampaikan bahwa predikat WTP yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah dalam mengelola APBN telah dilakukan seoptimal mungkin.
Hadir pada kegiatan ini, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju; serta Kepala Daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.
Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina, dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Menteri AHY: Sertipikat tanah wakaf harus diprioritaskan dan disegerakan
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024