Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto mengatakan keterbukaan informasi penyelenggara dan peserta menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Menjelang pilkada pada tanggal 27 November 2024, akses masyarakat tentang informasi calon, program, hingga pemilihan akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih," kata Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke-15 Komisi Informasi (KI) se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa.
Baca juga: KI se-Indonesia perkuat koordinasi guna keterbukaan informasi publik
Hadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting untuk memastikan proses Pilkada 2024 yang adil, jujur, dan transparan.
"Dengan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, kepercayaan publik pada pemerintah akan makin meningkat," ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan informasi publik dalam pilkada perlu mendapatkan dukungan. Misalnya, penguatan infrastruktur informasi yang memadai serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan harapan masyarakat makin cepat memperoleh informasi.
Pada kegiatan Rakornas KI se-Indonesia itu, Hadi menekankan keterbukaan informasi sangat penting dalam pesta demokrasi, baik melalui pemilu maupun pilkada.
Baca juga: Rakornas KI tunjukkan Kalsel serius terhadap keterbukaan informasi
Oleh karena itu, dia meminta KI se-Indonesia turut berperan menjalankan tugas dan kewenangan untuk memastikan keterbukaan informasi publik tetap terjaga dan penyelenggara pilkada mematuhi setiap tahapan.
Ketua KI Pusat RI Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa KI membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam merumuskan berbagai rekomendasi pada rakornas saat ini.
"Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan," ujar Donny.
Baca juga: Pemprov Kalsel gagas bentuk komisi informasi tingkat kabupaten/kota
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Menjelang pilkada pada tanggal 27 November 2024, akses masyarakat tentang informasi calon, program, hingga pemilihan akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih," kata Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ke-15 Komisi Informasi (KI) se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa.
Baca juga: KI se-Indonesia perkuat koordinasi guna keterbukaan informasi publik
Hadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting untuk memastikan proses Pilkada 2024 yang adil, jujur, dan transparan.
"Dengan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, kepercayaan publik pada pemerintah akan makin meningkat," ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan informasi publik dalam pilkada perlu mendapatkan dukungan. Misalnya, penguatan infrastruktur informasi yang memadai serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan harapan masyarakat makin cepat memperoleh informasi.
Pada kegiatan Rakornas KI se-Indonesia itu, Hadi menekankan keterbukaan informasi sangat penting dalam pesta demokrasi, baik melalui pemilu maupun pilkada.
Baca juga: Rakornas KI tunjukkan Kalsel serius terhadap keterbukaan informasi
Oleh karena itu, dia meminta KI se-Indonesia turut berperan menjalankan tugas dan kewenangan untuk memastikan keterbukaan informasi publik tetap terjaga dan penyelenggara pilkada mematuhi setiap tahapan.
Ketua KI Pusat RI Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa KI membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam merumuskan berbagai rekomendasi pada rakornas saat ini.
"Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan," ujar Donny.
Baca juga: Pemprov Kalsel gagas bentuk komisi informasi tingkat kabupaten/kota
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024