Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, bersama tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mengintervensi gerakan serentak guna menurunkan angka gangguan pertumbuhan pada anak atau tengkes (stunting).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tanah Bumbu Erli Yuli Susanti, di Batulicin Kamis mengatakan, rakoor ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah.
"Banyak yang terlibat dalam rakor tersebut, diantaranya Asisten Pemerintahan Tanha Bumbu Eka Saprudin, Dinas P3AP2KB dan SKPD lainnya, Kemenag, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas," katanya.
Dia mengatakan, rencana intervensi serentak pencegahan stunting di Tanbu dilaunching pada minggu ketiga Juni 2024.
Dalam waktu beberapa bulan kedepan angka stunting ditargetkan ada perubahan. Seluruh posyandu dan para penggerak di bidang yang menangani akan lebih konsentrasi dalam menangganinya.
"Jika butuh tambahan anggaran maka kita anggarkan," katanya.
Stunting ini, sebutnya, menjadi perhatian serius dan fokus kita semua. Penanganan stunting sudah menjadi tugas bersama. Perlunya membangun sinergi dan kolaborasi keterlibatan semua pihak yang ada untuk mencegah stunting.
"Intervensi dilakukan dengan cara mengukur atau menimbang anak dengan cakupan 100 persen dan melalui intervensi serentak tersebut diharapkan pengukuran tepat sasaran dan menyeluruh, total balita di Tanah Bumbu mencapi 26.387 balita. Yang stunting sebanyak 830 balita
prevalensi berdasarkan eppgbm sebesar 3,15 persen," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tanah Bumbu Erli Yuli Susanti, di Batulicin Kamis mengatakan, rakoor ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah.
"Banyak yang terlibat dalam rakor tersebut, diantaranya Asisten Pemerintahan Tanha Bumbu Eka Saprudin, Dinas P3AP2KB dan SKPD lainnya, Kemenag, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas," katanya.
Dia mengatakan, rencana intervensi serentak pencegahan stunting di Tanbu dilaunching pada minggu ketiga Juni 2024.
Dalam waktu beberapa bulan kedepan angka stunting ditargetkan ada perubahan. Seluruh posyandu dan para penggerak di bidang yang menangani akan lebih konsentrasi dalam menangganinya.
"Jika butuh tambahan anggaran maka kita anggarkan," katanya.
Stunting ini, sebutnya, menjadi perhatian serius dan fokus kita semua. Penanganan stunting sudah menjadi tugas bersama. Perlunya membangun sinergi dan kolaborasi keterlibatan semua pihak yang ada untuk mencegah stunting.
"Intervensi dilakukan dengan cara mengukur atau menimbang anak dengan cakupan 100 persen dan melalui intervensi serentak tersebut diharapkan pengukuran tepat sasaran dan menyeluruh, total balita di Tanah Bumbu mencapi 26.387 balita. Yang stunting sebanyak 830 balita
prevalensi berdasarkan eppgbm sebesar 3,15 persen," ucapnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024