Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Predikat ini disampaikan dalam rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) wilayah Provinsi Kalsel Tahun 2023, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalsel.
"Masing-masing dari 13 kabupaten dan kota kita di Kalsel telah menyajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023," kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi di Banjarbaru, Selasa.
Realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Baca juga: Pemkab HSS masuk 10 besar kabupaten terbaik PPD se-Indonesia
Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, atau dengan kata lain "Wajar Tanpa Pengecualian, atau Unqualified Opinion, atau WTP".
"Kami ucapkan selamat kepada Pemkab Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tapin, Kotabaru. Tabalong, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, Kabupaten HSS, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Balangan, dan Barito Kuala atas perolehan opini WTP dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah," ucapnya.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa Opini WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Dengan opini WTP ini juga diharapkan pemerintah daerah terus bekerja keras, dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
"Sehingga dapat terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel dan transparan," ungkapnya.
Selain itu, opini WTP menunjukkan telah terciptanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Termasuk dalam hal ini BPK yang terus memberikan masukan melalui rekomendasi hasil pemeriksaan, serta memantau tindak lanjut agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik.
Baca juga: HSS raih penghargaan pada Hari Otonomi Daerah XXVIII-2024
Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah, mengucapkan bersyukur atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Pemkab HSS dapat kembali meraih predikat WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.
"Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk Bumi Rakat Mufakat, dan tentunya ini menjadi sebuah tanda bahwa sinergisitas yang sangat antara eksekutif dan legislatif di HSS," ucapnya.
Dengan capaian Predikat WTP ke-11 kali berturut-turut, pihaknya berharap agar tata kelola keuangan Pemkab HSS yang baik ini dapat terus dipertahankan.
"Semoga dengan tata kelola keuangan yang baik ini, kesejahteraan masyarakat Kabupaten HSS bisa terus kita tingkatkan," ujarnya.
Turut hadir bersama pj bupati dalam kegiatan ini, Ketua DPRD HSS Haji Akhmad Fahmi, Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor, dan pejabat terkait lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Predikat ini disampaikan dalam rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) wilayah Provinsi Kalsel Tahun 2023, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalsel.
"Masing-masing dari 13 kabupaten dan kota kita di Kalsel telah menyajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023," kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Rahmadi di Banjarbaru, Selasa.
Realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Baca juga: Pemkab HSS masuk 10 besar kabupaten terbaik PPD se-Indonesia
Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, atau dengan kata lain "Wajar Tanpa Pengecualian, atau Unqualified Opinion, atau WTP".
"Kami ucapkan selamat kepada Pemkab Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tapin, Kotabaru. Tabalong, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, Kabupaten HSS, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, Balangan, dan Barito Kuala atas perolehan opini WTP dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah," ucapnya.
Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa Opini WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Dengan opini WTP ini juga diharapkan pemerintah daerah terus bekerja keras, dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
"Sehingga dapat terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel dan transparan," ungkapnya.
Selain itu, opini WTP menunjukkan telah terciptanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Termasuk dalam hal ini BPK yang terus memberikan masukan melalui rekomendasi hasil pemeriksaan, serta memantau tindak lanjut agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik.
Baca juga: HSS raih penghargaan pada Hari Otonomi Daerah XXVIII-2024
Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah, mengucapkan bersyukur atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Pemkab HSS dapat kembali meraih predikat WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.
"Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk Bumi Rakat Mufakat, dan tentunya ini menjadi sebuah tanda bahwa sinergisitas yang sangat antara eksekutif dan legislatif di HSS," ucapnya.
Dengan capaian Predikat WTP ke-11 kali berturut-turut, pihaknya berharap agar tata kelola keuangan Pemkab HSS yang baik ini dapat terus dipertahankan.
"Semoga dengan tata kelola keuangan yang baik ini, kesejahteraan masyarakat Kabupaten HSS bisa terus kita tingkatkan," ujarnya.
Turut hadir bersama pj bupati dalam kegiatan ini, Ketua DPRD HSS Haji Akhmad Fahmi, Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor, dan pejabat terkait lainnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024