Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan H Hasanuddin Murad menegaskan, Pemkab Batola sangat memperhatikan dunia pendidikan di Bumi Ijejela.
"Total dana APBD yang dianggarkan dalam setiap tahunnya sebesar 20 persen dialokasikan untuk kemajuan dunia pendidikan," ujar Bupati Batola H Hasanuddin Murad, saat bertemu tim BPK RI Perwakilan Kalsel, untuk menerima hasil pemeriksaan, di ruang rapat Bupati Batola, Kamis (10/11).
Meski begitu, lanjutnya, tanggungjawab terhadap kemajuan dunia pendidikan bukan semata tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi juga tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga sarana dan prasarana pendidikan dapat terealisasi secara maksimal.
"Kita berharap pemerintah pusat dalam menganggarkan batuan untuk sarana dan prasarana pendidikan dapat memperhatikan kondisi wilayah. Jangan dibuat standar. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana sekolah dapat dilaksanakan secara maksimal," ucapnya.
Untuk diketahui, ungkap dia, tim BPK RI Perwakilan Kalsel datang ke Bumi Ijejela untuk melaksanakan audit di SKPD Dinas Pendidikan Batola.
"Mereka berada di Batola sejak tanggal 13 Oktober hingga 11 November 2016,"jelasnya.
Audit yang dilaksanakan itu, terang dia, difokuskan pada capaian kinerja pada pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.
Lebih lanjut Bupati menyatakan, dengan lakukannya pemeriksaan tim audit BPK RI Perwakilan Kalsel, maka hal tersebut sangat membantu pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi dilapangan.
"Dengan pemeriksaan ini kita akhirnya bisa mengetahui kondisinya, dan bila ada kekurangan, ke depannya akan kita perbaiki," tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, tim audit BPK RI Perwakilan Kalsel menyatakan, akan menyampaikan rekomendasi Bupati Batola tersebut ke Jakarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Total dana APBD yang dianggarkan dalam setiap tahunnya sebesar 20 persen dialokasikan untuk kemajuan dunia pendidikan," ujar Bupati Batola H Hasanuddin Murad, saat bertemu tim BPK RI Perwakilan Kalsel, untuk menerima hasil pemeriksaan, di ruang rapat Bupati Batola, Kamis (10/11).
Meski begitu, lanjutnya, tanggungjawab terhadap kemajuan dunia pendidikan bukan semata tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi juga tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga sarana dan prasarana pendidikan dapat terealisasi secara maksimal.
"Kita berharap pemerintah pusat dalam menganggarkan batuan untuk sarana dan prasarana pendidikan dapat memperhatikan kondisi wilayah. Jangan dibuat standar. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana sekolah dapat dilaksanakan secara maksimal," ucapnya.
Untuk diketahui, ungkap dia, tim BPK RI Perwakilan Kalsel datang ke Bumi Ijejela untuk melaksanakan audit di SKPD Dinas Pendidikan Batola.
"Mereka berada di Batola sejak tanggal 13 Oktober hingga 11 November 2016,"jelasnya.
Audit yang dilaksanakan itu, terang dia, difokuskan pada capaian kinerja pada pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.
Lebih lanjut Bupati menyatakan, dengan lakukannya pemeriksaan tim audit BPK RI Perwakilan Kalsel, maka hal tersebut sangat membantu pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi dilapangan.
"Dengan pemeriksaan ini kita akhirnya bisa mengetahui kondisinya, dan bila ada kekurangan, ke depannya akan kita perbaiki," tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, tim audit BPK RI Perwakilan Kalsel menyatakan, akan menyampaikan rekomendasi Bupati Batola tersebut ke Jakarta.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016