Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan layanan kesehatan guna mendukung peningkatan drajat kesehatan bagi masyarakat "bumi saijaan".
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, melalui siaran pers, mengatakan, terhadap anggaran biaya pendampingan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang dianggarkan pada tahun 2024 mesti menjadi perhatian bersama.
"Mengingat jumlah masyarakat Kotabaru yang sudah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJS) masih cukup rendah," kata Syairi yang disampaikan dalam beberapa catatan dan saran terhadap laporan akhir pembahasan DPRD atas Raperda, tentang APBD tahun anggaran 2024.
Terkait masal;ah tersebut, Lanjut Ketua DPRD Kotabaru, menjadi fokus bersama pada tahun 2025 Kabupaten Kotabaru sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta atau seluruh masyarakat Kotabaru sudah terintegrasi dengan BPJS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, melalui siaran pers, mengatakan, terhadap anggaran biaya pendampingan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang dianggarkan pada tahun 2024 mesti menjadi perhatian bersama.
"Mengingat jumlah masyarakat Kotabaru yang sudah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJS) masih cukup rendah," kata Syairi yang disampaikan dalam beberapa catatan dan saran terhadap laporan akhir pembahasan DPRD atas Raperda, tentang APBD tahun anggaran 2024.
Terkait masal;ah tersebut, Lanjut Ketua DPRD Kotabaru, menjadi fokus bersama pada tahun 2025 Kabupaten Kotabaru sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta atau seluruh masyarakat Kotabaru sudah terintegrasi dengan BPJS.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023