Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP terus meningkat di provinsinya.
Sekretaris Komisi I H Suripno Sumas mengemukakan harapan itu di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta, Selasa untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) dari partai politik (Parpol)-nya.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menyatakan syukur ketika menerima informasi bahwa IKIP di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022."Alhamdulillah IKIP di provinsi kita meningkat, walaupun peningkatan tidak signifikan. Tapi kita harapkan ke depan terus meningkat, jangan justru sebaliknya atau menurun," ujar alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bergelar sarjana dan magister hukum itu menjawab Antara Kalsel.
Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel menyatakan, belum mengetahui pasti penyebab IKIP di provinsinya tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
"Kami Komisi I beberapa waktu lalu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama instansi terkait membicarakan IKIP tersebut," kata Suripno tanpa menyebutkan penyebabnya karena lupa.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu memperkirakan kurang meningkatnya IKIP Kalsel ada keterkaitan dengan peraturan daerah (Perda) yang masih belum maksimal menginformasikan kepada publik atau masyarakat luas.
Sebagai contoh secara umum Perda Ramadhan yang berisikan larangan berjualan makanan minuman pada siang hari, dan Perda terkait minuman beralkohol, demikian Suripno Sumas.
sementara berdasarkan data rilis BPS menunjukkan IKIP Kalsel Tahun 2022 masih di bawah rata-rata nasional, karena berada pada angka/nilai 71,01 naik jadi 72,27 Tahun 2923. Sedangkan rata-rata IKIP nasional Tahun 2023 dengan nilai 74,43.Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023