DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggencarkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota/kabupaten provinsi setempat karena terjadi peningkatan kasus.
Sekretaris Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kalsel Firman Yusi saat dikonfirmasi di Banjarmasin Selasa mengatakan, data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 333 kasus pada 2021 dan meningkat menjadi 668 kasus pada 2022.
Baca juga: Kalsel miliki enam layanan tangani kasus kekerasan perempuan dan anak
"Peningkatan itu mencapai 100 persen," katanya.
Berdasarkan data tersebut, Firman menggandeng DPPPAKB Kalsel guna menyosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke 13 kota/kabupaten.
Firman menegaskan, Komisi IV DPRD Kalsel berkomitmen memperkuat upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dengan mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
"Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi tersebut, terbangun komitmen untuk sama-sama berusaha menekan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis masyarakat," kata Firman.
Firman menduga peningkatan kekerasan terhadap perempuan itu karena faktor lonjakan kasus dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin tinggi.
Baca juga: Pemkab HST gencarkan perlindungan perempuan dan anak
Terlebih, katanya lagi, saat ini data kekerasan perempuan tercatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Firman pun mengajak seluruh elemen masyarakat turut berupaya menekan tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk meningkatkan anggaran untuk penanganan kasus tersebut.
“DPRD Kalsel juga terus mendorong peningkatan anggaran di DPPPAKB provinsi untuk membiayai usaha menekan kasus tersebut," kata Firman.
Sementara itu, Kepala DPPPAKB Kalsel Adi Santoso berharap sosialisasi tersebut dapat memunculkan inisiatif untuk melaporkan dan mendeklarasikan nihil kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Nol kasus kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kalau stakeholder memiliki komitmen yang sama dengan membangun ketahanan berbasis masyarakat," kata Adi.
Baca juga: Anggota DPRD Kalsel tak ada kekerasan pada perempuan dan anak
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Sekretaris Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kalsel Firman Yusi saat dikonfirmasi di Banjarmasin Selasa mengatakan, data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 333 kasus pada 2021 dan meningkat menjadi 668 kasus pada 2022.
Baca juga: Kalsel miliki enam layanan tangani kasus kekerasan perempuan dan anak
"Peningkatan itu mencapai 100 persen," katanya.
Berdasarkan data tersebut, Firman menggandeng DPPPAKB Kalsel guna menyosialisasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke 13 kota/kabupaten.
Firman menegaskan, Komisi IV DPRD Kalsel berkomitmen memperkuat upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dengan mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
"Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi tersebut, terbangun komitmen untuk sama-sama berusaha menekan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis masyarakat," kata Firman.
Firman menduga peningkatan kekerasan terhadap perempuan itu karena faktor lonjakan kasus dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin tinggi.
Baca juga: Pemkab HST gencarkan perlindungan perempuan dan anak
Terlebih, katanya lagi, saat ini data kekerasan perempuan tercatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Firman pun mengajak seluruh elemen masyarakat turut berupaya menekan tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk meningkatkan anggaran untuk penanganan kasus tersebut.
“DPRD Kalsel juga terus mendorong peningkatan anggaran di DPPPAKB provinsi untuk membiayai usaha menekan kasus tersebut," kata Firman.
Sementara itu, Kepala DPPPAKB Kalsel Adi Santoso berharap sosialisasi tersebut dapat memunculkan inisiatif untuk melaporkan dan mendeklarasikan nihil kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Nol kasus kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kalau stakeholder memiliki komitmen yang sama dengan membangun ketahanan berbasis masyarakat," kata Adi.
Baca juga: Anggota DPRD Kalsel tak ada kekerasan pada perempuan dan anak
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023