Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung lima prioritas program Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.
Dukungan Fraksi PKB itu saat Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
Sebagaimana Nota Keuangan/RAPBD Kalsel 2024 lima prioritas program tersebut, yaitu penguatan sektor industri, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pertanian dan pariwisata.
Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, serta memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.
"Kemudian meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana," ujar anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PKB, Suripno Sumas.
Menurut Suripno, kelima prioritas program RAPBD 2024 terintegrasi dalam tema "Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif".
Baca juga: Fraksi PKS sarankan segera realisasikan bantuan dana politik 2023
Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kalsel Rachmah Norlias menyampaikan Pandangan Umum terhadap RAPBD 2024 pada Rapat Paripurna di Banjarmasin, Rabu (20/9/2023). (ANTARA/Syamsuddin Hasan)
Pendapat senada dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menambahkan agar Pemprov Kalsel lebih peka untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui berbagai sektor.
"Seperti diketahui APBD tidak hanya diukur dengan penerapan standar akuntansi berbasis aktual saja, tetapi juga dari efesiensi dan efektifitas dalam belanja daerah," ujar anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PAN Rachmah Norlias.
Rachmah juga berharap agar Pemprov Kalsel mampu berlaku bijak menggunakan anggaran yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja aparatur dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami akan selalu mendorong penggunaan APBD lebih fokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan serta pertumbuhan ekonomi daerah," tutur Rachmah.
