Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai H Ardiansyah dan Sekretarisnya Firman Yusi kembali mengharapkan pemerintah provinsi atau Pempro setempat agar melakukan pendampingan petani.
Harapan Fraksi PKS itu dalam pemandangan umumnya terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu.
"Pendampingan itu terutama kepada petani padi dan petani karet guna peningkatan pendapatan serta kesejahteraan mereka," ujar Fraksi PKS dalam pemandangan umum yang dibacakan anggotanya H Gusti Rosyadi Elmi.
Pasalnya, menurut Fraksi PKS, saat menurunnya harga gabah ketika panen, petani tidak bisa banyak berbuat, kecuali menghitung-hitung untung rugi dengan perbandingan hasil panen dengan modal yang mereka keluarkan.
Begitu pula petani karet atau matapencaharian "manoreh" atau "mamantat' (menyadap karet) perlu pendampingan saat harga karet baukan di tingkat penyadap murah/anjlok seperti belakangan ini.
Dalam pemandangan umum Fraksi PKS juga mengapresiasi Pemprov Kalsel yang berhasil meningkatkan pendapatan daerah pada RAPBD 2024 diproyeksikan Rp10,048 triliun dan belanja daerah Rp10,3 triliun, serta penerimaan pembiayaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp108,7 miliar.
Mengenai anggaran belanja daerah, Fraksi PKS mendukung atas alokasi untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19 sehingga daya beli masyarakat Banua juga meningkat.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PKS juga mengapresiasi Pemprov Kalsel keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kali Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
"Namun dalam pengelolaan keuangan daerah tetap harus memperhatikan akuntabilitas, efektif dan efisien," demikian wakil rakyat dari PKS.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi sedang membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap RAPBD 2024 pada rapat paripurna Dewan provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketua Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Rabu (20/9/23) (ANTARA/Syamsuddin Hasan)
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diketuai H Karlie Hanafi Kalianda dan Sekretarisnya Troy Satria juga mengingatkan Pemprov setempat dalam hal keuangan daerah secara tertib, efektif, efesien, ekonomis,, transparan dan bertanggungjawab.
Selain itu, dalam pemandangan umum FPG yang dibacakan Muhammad Yani Helmi mengharapkan, Pemprov bersama DPRD setempat terus berupaya untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat guna mengurangi beban pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam pemandangan umum FPG juga mengapresiasi pendapatan daerah yang mengalami peningkatan signifikan dari tahu. ke tahun yaitu Rp10,048 triliun dan belanja daerah Rp10,3 triliun.
"Ke depan kita harapkan agar Pemprov tetap mengupayakan secara maksimal dapat melaksanakan program-program strategis sesuai Visi Misi Rencana Pembangunan Jaka Menengah Daerah (RPJMD)," demikian wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar.
Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Muhammad Syaripuddin dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2924 di Banjarmasin, Rabu (20/9/23) (ANTARA/Syamsuddin Hasan)
