Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan penguatan penanganan stunting dari desa, yakni, menggerakkan peran maksimal kader pembangunan manusia (PKM) di desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah di Banjarmasin, Selasa, menyampaikan, peran aktif pemerintah desa harus terus didorong untuk penurunan kasus stunting.
Baca juga: BKKBN perkuat advokasi dan KIE guna tekan kasus stunting
Baca juga: BKKBN perkuat advokasi dan KIE guna tekan kasus stunting
Pihaknya pun hari ini melakukan rapat koordinasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pelaksanaan stunting di seluruh desa di provinsi ini.
"Tentu saja ini sesuai instruksi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang selalu bergerak dalam memajukan desa dan juga tidak lepas dari kinerja terbaik dari aparat dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabupaten/kota," ucapnya.
Dijelaskan Faried, dari Rakor ini dapat mendorong penurunan angka stunting di desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita tahu apabila nilai kesehatan masyarakat semakin meningkat maka status desa akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik," ujarnya.
Tidak hanya itu, Faried menyampaikan, kader pembangunan manusia (KPM) harus lebih aktif dapat melaksanakan deteksi dini stunting melalui aplikasi e-Human Development Worker (eHDW).
Baca juga: Mujiyat tekankan masyarakat cegah stunting
“Aplikasi ini memang sudah dikembangkan oleh Kemendes PDTT dalam memantau dan mendukung program peningkatan konvergensi intervensi gizi pencegahan stunting kepada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," jelasnya.
“Aplikasi ini memang sudah dikembangkan oleh Kemendes PDTT dalam memantau dan mendukung program peningkatan konvergensi intervensi gizi pencegahan stunting kepada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," jelasnya.
Faried pun mengutarakan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) juga telah menetapkan lima paket layanan pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
“Dari lima layanan pencegahan stunting, di antaranya layanan kesehatan ibu dan anak, layanan konseling gizi terpadu, layanan air bersih dan sanitasi, layanan perlindungan sosial dan layanan PAUD," ujarnya.
Menurut dia, ini sebagai upaya Pemprov Kalsel untuk memenuhi target nasional pada 2024 kasus stunting tinggal 14 persen untuk seluruh Indonesia.
Sebagimana sudah dilakukan Pemprov Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/kota dengan sinergi yang baik, prevalensi stunting di Kalsel yang pada 2021 sebesar 30 persen, pada 2022 berhasil turun signifikan menjadi 24,6 persen.
Sesuai data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 tersebut prevalensi stunting di Kalsel hingga turun 5,6 persen dari tahun 2021 tersebut.
Angka balita stunting di Kalsel berdasarkan data 2022 tersebut sebanyak 21.279 balita dari jumlah sasaran balita yang diukur sebanyak 215.230 balita.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023