Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menanam ribuan mangrove guna mengimplementasikan program Revolusi Hijau bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di pesisir pantai Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Senin.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin bersama Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Niwana, dan sejumlah pejabat utama Pemprov Kalsel lain menghadiri acara tersebut.
Baca juga: Pemprov Kalsel diminta segera programkan reboisasi hutan mangrove
Kegiatan penanaman juga diikuti oleh jajaran instansi pemerintah dan swasta, para pelaku usaha, ulama, akademisi, serta melibatkan masyarakat setempat, yang di maksudkan untuk memulihkan lingkungan pesisir yang rusak akibat abrasi.
Pada kegiatan penanaman ini, sebanyak 7.000 batang bibit mangrove ditanam di pesisir pantai seluas 2,5 hektar.
Sahbirin menyampaikan Revolusi Hijau tidak hanya menanam hutan di daratan, namun juga untuk memulihkan lingkungan di daerah pesisir yang kritis.
“ini tentunya juga dukungan dari pelaku usaha” kata pria biasa disapa Paman Birin itu.
Kehadiran Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat pada penanaman mangrove itu sebagai bentuk kepedulian pimpinan terhadap lingkungan sekaligus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup ini juga dilakukan penandatanganan komitmen antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel serta pelaku usaha, untuk ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan di Kalimantan Selatan terutama mangrove.
Baca juga: BKSDA optimalkan 40 ribu hektare kawasan mangrove di Kalsel serap karbondioksida
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, selain menahan abrasi, keberadaan mangrove juga dapat mensejahterakan nelayan di daerah itu.
"Ini yang perlu kita genjot, untuk pemulihan lingkungan, disamping lingkungan menjadi baik, diharapkan nelayan juga meningkat pendapatannya,” tutur Hanifah.
Lebih lanjut, hanifah menerangkan mangrove merupakan tempat pemijahan ikan sehingga populasi ikan semakin meningkat yang berdampak terhadap pendapatan nelayan.
Hanifah, juga menjelaskan keberadaan mangrove di pesisir pantai Desa Sungai Bakau sangatlah kritis, sehingga di daerah ini sangat rawan terjadi abrasi menimbulkan banjir rob.
“Daerah ini memang daerah kritis ya, kita lihat sendiri tidak ada mangrove, hanya Lima yang tersisa, karena tentunya kalo tidak ada perlindungan mangrove, ini peluang robnya, abrasinya itu sangat besar terjadi,” ungkap Hanifah.
Baca juga: BKSDA optimalkan 40 ribu hektare kawasan mangrove di Kalsel serap karbondioksida
Sementara itu, Kepala Dusun 2 Sungai Bakau, Misransyah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada jajaran Pemprov Kalsel, yang telah melakukan penanaman mangrove, sehingga daerahnya dapat terhindar dari abrasi.
Menurut Misransyah, Sungai Bakau sering terjadi banjir rob yang mengakibatkan abrasi, dan juga menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah warga.
Untuk memperbaiki lingkungan pesisir, Pemerintah Provinsi Kalimantan mendorong pemulihan mangrove di luar kawasan atau Areal Penggunaan Lain (APL) dengan menggerakkan para pelaku usaha di daerah ini agar lingkungan menjadi baik dan tujuan menjadikan nol emisi dari laut dapat terwujud.
Baca juga: Paman Yani bahas tindak lanjut program rehabilitasi mangrove
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin bersama Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Niwana, dan sejumlah pejabat utama Pemprov Kalsel lain menghadiri acara tersebut.
Baca juga: Pemprov Kalsel diminta segera programkan reboisasi hutan mangrove
Kegiatan penanaman juga diikuti oleh jajaran instansi pemerintah dan swasta, para pelaku usaha, ulama, akademisi, serta melibatkan masyarakat setempat, yang di maksudkan untuk memulihkan lingkungan pesisir yang rusak akibat abrasi.
Pada kegiatan penanaman ini, sebanyak 7.000 batang bibit mangrove ditanam di pesisir pantai seluas 2,5 hektar.
Sahbirin menyampaikan Revolusi Hijau tidak hanya menanam hutan di daratan, namun juga untuk memulihkan lingkungan di daerah pesisir yang kritis.
“ini tentunya juga dukungan dari pelaku usaha” kata pria biasa disapa Paman Birin itu.
Kehadiran Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat pada penanaman mangrove itu sebagai bentuk kepedulian pimpinan terhadap lingkungan sekaligus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup ini juga dilakukan penandatanganan komitmen antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel serta pelaku usaha, untuk ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan di Kalimantan Selatan terutama mangrove.
Baca juga: BKSDA optimalkan 40 ribu hektare kawasan mangrove di Kalsel serap karbondioksida
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, selain menahan abrasi, keberadaan mangrove juga dapat mensejahterakan nelayan di daerah itu.
"Ini yang perlu kita genjot, untuk pemulihan lingkungan, disamping lingkungan menjadi baik, diharapkan nelayan juga meningkat pendapatannya,” tutur Hanifah.
Lebih lanjut, hanifah menerangkan mangrove merupakan tempat pemijahan ikan sehingga populasi ikan semakin meningkat yang berdampak terhadap pendapatan nelayan.
Hanifah, juga menjelaskan keberadaan mangrove di pesisir pantai Desa Sungai Bakau sangatlah kritis, sehingga di daerah ini sangat rawan terjadi abrasi menimbulkan banjir rob.
“Daerah ini memang daerah kritis ya, kita lihat sendiri tidak ada mangrove, hanya Lima yang tersisa, karena tentunya kalo tidak ada perlindungan mangrove, ini peluang robnya, abrasinya itu sangat besar terjadi,” ungkap Hanifah.
Baca juga: BKSDA optimalkan 40 ribu hektare kawasan mangrove di Kalsel serap karbondioksida
Sementara itu, Kepala Dusun 2 Sungai Bakau, Misransyah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada jajaran Pemprov Kalsel, yang telah melakukan penanaman mangrove, sehingga daerahnya dapat terhindar dari abrasi.
Menurut Misransyah, Sungai Bakau sering terjadi banjir rob yang mengakibatkan abrasi, dan juga menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah warga.
Untuk memperbaiki lingkungan pesisir, Pemerintah Provinsi Kalimantan mendorong pemulihan mangrove di luar kawasan atau Areal Penggunaan Lain (APL) dengan menggerakkan para pelaku usaha di daerah ini agar lingkungan menjadi baik dan tujuan menjadikan nol emisi dari laut dapat terwujud.
Baca juga: Paman Yani bahas tindak lanjut program rehabilitasi mangrove
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023