Fraksi Persatuan Nurani Demokrat atau PND DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyarankan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA Tahun 2022 digunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.
Dalam pemandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Kalsel 2022 pada rapat paripurna DPRD provinsi yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Rabu siang, Fraksi PND .juga menyarankan agar SILPA 2022 sebesar Rp1 triliun lebih untuk penanganan berbagai dampak bencana lain, seperti banjir.
"Termasuk penanganan jalan rusak di daerah Satui (km171 tenggara Banjarmasin) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang terjadi delapan bulan lalu," kata anggota fraksi tersebut H Gusti Abidinsyah yang membacakan saran.
Fraksi PND beranggotakan tujuh orang gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat masing-masing tiga serta seorang "Srikandi" Partai Hanura.
Menurut Fraksi PND, delapan bulan berlalu seakan tak terasa, sementara jalan Satui km 171 rusak tanpa perbaikan berarti.
"Delapan bulan bukanlah waktu yang pendek bagi masyarakat yang merasakan secara langsung dampak negatif kerusakan jalan Satui km 171," tegas fraksi gabungan dari PPP, Demokrat dan Hanura tersebut.
Pada pemandangan umumnya, Fraksi PND itu juga mengapresiasi pemprov yang sepuluh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sejak 2013.
Fraksi gabungan tersebut juga mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel meningkatkan pendapatan daerah sejak 2019 mencapai 95,21 persen dari yang dianggarkan.
Begitu pula tahun 2020, pendapatan daerah mencapai 96,54 persen, 2021 sebesar 98,44 persen dan menjadi 103,83 persen pada 2022.
"Kita berharap keberhasilan yang luar biasa bisa berdampak secara nyata dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat Kalsel.,": demikian Fraksi PND yang diketuai Asbullah AS (PPP) dan Sekretarisnya Zulva Asma Vikra (Demokrat).
H Suripno Sumas sedang membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 pada rapat paripurna Dewan provinsi tersebut yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin,.Ranu (24/5/23) (ANTARA/HO- Humas Setwan Kalsel.)
Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai H Hormansyah dan Sekretarisnya H Marwadi menyampaikan apresiasi serupa kepada Pemprovnya atas prestasi sehingga mendapatkan opini WTP sepuluh tahun berturut-turut sejak 2013.
Namun dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Suripno Sumas itu, fraksi parpol besutan almarhum H Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut juga berharap, prestasi WTP berdampak positif dan masyarakat Kalsel khususnya merasakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang pemerintah lakukan.
Fraksi PKB menyatakan, perolehan opini WTP dari BPK belum menjamin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel ke depan.
Oleh sebab itu harus optimal lagi dalam mengembangkan potensi-potensi daerah agar pendapatan daerah selalu meningkat pula guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama di Kalsel, demikian Fraksi PKB.
Pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut hadir Sekdaprov Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin yang berhalangan hadir karena kegiatan lain.
