Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Hulu Sungai Selatan (HSS) menugaskan pengawas pariwisata untuk mencegah pungutan liar (pungli), di obyek wisata yang dikelola pemerintah daerah (pemda).
"Untuk masuk ke obyek wisata yang dikelola pemda, kita telah menetapkan tarif resmi, pengawas pariwisata diharapkan mencegah pungutan yang tidak ada dasarnya," kata Kepala Disporapar HSS, Efran, di Kandangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu.
Dijelaskan Efran, memang untuk jumlah pengawas pariwisata jumlahnya masih terbatas, maka tetap perlu partisipasi dari semua pihak, termasuk dari masyarakat, di samping juga pihaknya telah menyediakan layanan pengaduan.
Partisipasi ini diperlukan karena pengawasan masih dengan personil terbatas, tidak bisa mengawasi hingga ke titik-titik rawan tertentu, disamping masyarakat berwisata tidak hanya di satu tempat dan obyek wisata yang ada di Loksado luas.
"Kami mengimbau agar pemerintah kecamatan, desa, dan kerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), supaya bisa sama-sama memberantas pungutan di luar ketentuan ini," ucap Efran.
Baca juga: LEBARAN 2023 - Wisatawan di Loksado meningkat, Pemkab HSS siagakan ambulans
Menurut dia, masyarakat juga perlu tahu kalau tidak ada agar tidak mengeluarkan uang, dan apabila ada keluhan atau pengaduan supaya ada kerjasama untuk menyampaikan ke pihaknya, supaya laporan mudah menindaklanjuti.
Berkaitan untuk tarif pengunjung di obyek wisata yang dikelola masyarakat, pihaknya tidak mengatur tarif di sana, sebab ini diibaratkan hukum ekonomi, masyarakat diperkenankan mengatur sendiri tarifnya,
"Mereka kelola sendiri dengan biaya sendiri, kalau tidak bisa kompetifif tentu tidak ada pengunjung yang mau ke tempat mereka," jelas Efran.
Dan saat ini masyarakat sebagai pengelola obyek wisata juga mulai sadar tentang bagaimana pengelolaan obyek wisata, serta pandemi covid mereda dan membawa hikmah perekonomian masyarakat mulai bergerak lagi.
Obyek-obyek wisata mulai ramai, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau pun pemerintahan juga mulai bisa dilakukan di sana, dari homestay, kuliner, oleh-oleh, berdampak menggerakkan potensi pendapatan masyarakat.
Baca juga: KONI Pusat nilai arum jeram HSS aman untuk olahraga dan wisata
Adapun untuk meningkatkan bidang pariwisata, khususnya di Loksado sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pihaknya mengolaborasikan kebijakan pengembangan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Kita akan melaksanakan event-event, yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik dalam dan luar negeri datang ke HSS, seperti Festival loksado, Tour de Loksaso dan lainnya," ujar Efran.
Serta, hal yang perlu pihaknya antisipasi adalah untuk persiapan, karena ini juga berkaitan dengan pendapatan, seperti kesiapan obyek wisata yang memerlukan pembenahan yang dimiliki pemda.
Ditambahkan Efran, Cottage Tanuhi diakui sudah cukup berumur sehingga perlu pembenahan yang intensif, disamping adanya persaingan dengan hunian yang disediakan swasta atau yang dikelola masyarakat yang semakin menjamur.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Untuk masuk ke obyek wisata yang dikelola pemda, kita telah menetapkan tarif resmi, pengawas pariwisata diharapkan mencegah pungutan yang tidak ada dasarnya," kata Kepala Disporapar HSS, Efran, di Kandangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu.
Dijelaskan Efran, memang untuk jumlah pengawas pariwisata jumlahnya masih terbatas, maka tetap perlu partisipasi dari semua pihak, termasuk dari masyarakat, di samping juga pihaknya telah menyediakan layanan pengaduan.
Partisipasi ini diperlukan karena pengawasan masih dengan personil terbatas, tidak bisa mengawasi hingga ke titik-titik rawan tertentu, disamping masyarakat berwisata tidak hanya di satu tempat dan obyek wisata yang ada di Loksado luas.
"Kami mengimbau agar pemerintah kecamatan, desa, dan kerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), supaya bisa sama-sama memberantas pungutan di luar ketentuan ini," ucap Efran.
Baca juga: LEBARAN 2023 - Wisatawan di Loksado meningkat, Pemkab HSS siagakan ambulans
Menurut dia, masyarakat juga perlu tahu kalau tidak ada agar tidak mengeluarkan uang, dan apabila ada keluhan atau pengaduan supaya ada kerjasama untuk menyampaikan ke pihaknya, supaya laporan mudah menindaklanjuti.
Berkaitan untuk tarif pengunjung di obyek wisata yang dikelola masyarakat, pihaknya tidak mengatur tarif di sana, sebab ini diibaratkan hukum ekonomi, masyarakat diperkenankan mengatur sendiri tarifnya,
"Mereka kelola sendiri dengan biaya sendiri, kalau tidak bisa kompetifif tentu tidak ada pengunjung yang mau ke tempat mereka," jelas Efran.
Dan saat ini masyarakat sebagai pengelola obyek wisata juga mulai sadar tentang bagaimana pengelolaan obyek wisata, serta pandemi covid mereda dan membawa hikmah perekonomian masyarakat mulai bergerak lagi.
Obyek-obyek wisata mulai ramai, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau pun pemerintahan juga mulai bisa dilakukan di sana, dari homestay, kuliner, oleh-oleh, berdampak menggerakkan potensi pendapatan masyarakat.
Baca juga: KONI Pusat nilai arum jeram HSS aman untuk olahraga dan wisata
Adapun untuk meningkatkan bidang pariwisata, khususnya di Loksado sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pihaknya mengolaborasikan kebijakan pengembangan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Kita akan melaksanakan event-event, yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik dalam dan luar negeri datang ke HSS, seperti Festival loksado, Tour de Loksaso dan lainnya," ujar Efran.
Serta, hal yang perlu pihaknya antisipasi adalah untuk persiapan, karena ini juga berkaitan dengan pendapatan, seperti kesiapan obyek wisata yang memerlukan pembenahan yang dimiliki pemda.
Ditambahkan Efran, Cottage Tanuhi diakui sudah cukup berumur sehingga perlu pembenahan yang intensif, disamping adanya persaingan dengan hunian yang disediakan swasta atau yang dikelola masyarakat yang semakin menjamur.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023