Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Karlie Hanafi Kalianda mengharapkan pemahaman dan penerapan Pancasila bagi generasi bangsa Indonesia terutama di provinsinya agar jangan sampai memudar.
Sebagai salah satu upaya agar pemahaman dan penerapan Pancasila jangan memudar, DPRD Kalsel juga melaksanakan sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, ujar Karlie melalui telepon seluler, Rabu.
Menurut dia, indikator mulai memudarnya pemahaman dan penerapan Pancasila antara lain terlihat dari berbagai konflik berbasis intoleransi agama atau budaya yang semakin kerap bermunculan di daerah seluruh Indonesia.
Pada kesempatan kali ini, wakil rakyat yang dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarmasin bergelar sarjana, magister dan doktor ilmu hukum tersebut melakukan sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kecamatan Cerbkn Kabupaten Barito Kuala (Batola) Kalsel.
Ia menambahkan, gerakan-gerakan radikal, ekstrim dan terorisme antara lain faham khilafah dengan pemahaman yang tidak benar bisa terjadi di Indonesia, tidak terkecuali Kalsel yang penduduknya cukup religius.
"Adanya konflik tersebut bisa karena beberapa faktor antara lain mentalitas yang tidak stabil sehingga ingin mencari hal baru, ketimpangan ekonomi yang kian hari makin melebar, persoalan budaya yang dianggap harus dirombak secara radikal , serta wawasan keilmuan keagamaan yang kurang," ujar Karlie.
Menurut mantan aktivis mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu, mengatasi persoalan tersebut hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup untuk menangkal , gerakan-gerakan radikal, ekstrem dan terorisme.
“Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila dari Pancasila harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga memiliki dasar yang kuat dan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melawan paham radikalisme maupun terorisme,” tambah Karlie.
Sedangkan Staf Ahli DPRD Kalsel, H.Puar Junaidi dalam paparannya selaku narasumber antara lain menyarankan langkah-langkah membiasakan dan menyerukan pandangan yang menghargai, menghormati, terbuka, dan moderat, memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
Menurut Puar, radikalisme maupun terorisme bertentangan dengan Pancasila karena paham tersebut tidak sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan. serta prinsip musyawarah, dan keadilan.
Begitu pula radikalisme termasuk pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perikemanusiaan., lanjut mantan anggota DPRD Kalsel beberapa kali tersebut.
"Pancasila sebagai benteng agar tidak terpapar radikalisme dan terorisme. Masyarakat harus memahami dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila dalam kehdupan berbangsa dan bernegara serta tidak mudah terpengaruh berita-berita hoax yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan,” kata Puar
Anggota DPRD Kalimantan Selatan.H. Karlie Hanafi Kalianda menyerahkan cinderamata berupa lambang negara Garuda Pancasila usai sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, 28 Maret 2023 (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)
Sementara Camat Cerbon Hasbian Noor mengakui, meski faham khilafah secara resmi terlarang di Indonesia, namun masih ada secara diam-diam menyusupkan ajaran itu di tengah masyarakat.
Selaku Kepala Wilayah di Kecamatan Cerbon, Hasbian menyatakan, pihaknya terus mewaspadai gerakan-gerakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, sepert aliran-aliran tertentu yang secara tidak sadar menyusup, masuk dan masyarakat ikuti.
"Ternyata, ujung-ujungnya faham tersebut mengarah pada ajaran sesat, serta menimbulkan kubu-kubuan yang dapat memecah belah masyarakat," ujar Camat Cerbon.
Karena itu, menurut dia, sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila oleh anggota DPRD Kalsel Karlie Hanafi pada 28 Maret lalu sangat bermanfaat sekali.
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila tersebut sebelumnya dengan sebutan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang).
