Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia HM Sofwat Hadi dengan topik pembicaraan dari Garis-garis Besar Haluan Negara hingga pedalaman Pegunungan Meratus di provinsi tersebut.
RDP anggota DPD/MPR RI dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan menghadirkan beberapa elemen masyarakat di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut berlangsung di Graha Abdi Persada Banjarmasin, Selasa.
Senator asal daerah pemilihan Kalsel itu memaklumi, atas beragam permasalahan yang terungkap dalam RDP tersebut, seperti masalah tenaga guru/guru honor, air bersih/perusahaan daerah air minum (PDAM), listrik dan kondisi masyarakat di daerah terpencil.
Kesemua permasalahan tersebut merupakan aspirasi masyarakat "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel selama ini yang belum terselesaikan secara tuntas.
Sebagai contoh masalah listrik, purnawirawan perwira menengah Polri itu berpendapat, mungkin bisa teratasi dengan membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau tidak seperti selama ini dengan alasan kekurangan/keterbatasan daya sehingga masih terjadi pemadaman bergilir.
Bagi negara yang mau maju, lanjutnya, penggunaan tenaga nuklir sebuah keniscayaan, seperti Jepang. Korea Utara, Iran dan Republik Rakyat Cina (RRC). "Kenapa Indonesia tidak memanfaatkan tenaga nuklir?, katanya.
Pasalnya, lanjut purnawirawan perwira menengah Kepolisian RI dan mantan Kepala Dispen Polda Jawa Timur itu, penggunaan apapun untuk energi listrik mesti menimbulkan dampak.
"Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan dapat memperkecil dampak negatif yang mungkin muncul dalam penggunaan tenaga nuklir, misalnya sebagai pembangkit listrik," lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel tersebut.
Ia menyatakan, segala aspirasi yang muncul saat RDP secara moril menjadi tanggung jawabnya, untuk memperjuangkan di tingkat pusat.
Begitu pula mengenai kesepahaman dari peserta RDP untuk menggunakan kembali sistem GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional akan diteruskan kepada pimpinan MPR, demikian Sofwat Hadi.
DRP itu bertema : "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Dengan Model GBHN"
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
RDP anggota DPD/MPR RI dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan menghadirkan beberapa elemen masyarakat di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut berlangsung di Graha Abdi Persada Banjarmasin, Selasa.
Senator asal daerah pemilihan Kalsel itu memaklumi, atas beragam permasalahan yang terungkap dalam RDP tersebut, seperti masalah tenaga guru/guru honor, air bersih/perusahaan daerah air minum (PDAM), listrik dan kondisi masyarakat di daerah terpencil.
Kesemua permasalahan tersebut merupakan aspirasi masyarakat "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel selama ini yang belum terselesaikan secara tuntas.
Sebagai contoh masalah listrik, purnawirawan perwira menengah Polri itu berpendapat, mungkin bisa teratasi dengan membangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau tidak seperti selama ini dengan alasan kekurangan/keterbatasan daya sehingga masih terjadi pemadaman bergilir.
Bagi negara yang mau maju, lanjutnya, penggunaan tenaga nuklir sebuah keniscayaan, seperti Jepang. Korea Utara, Iran dan Republik Rakyat Cina (RRC). "Kenapa Indonesia tidak memanfaatkan tenaga nuklir?, katanya.
Pasalnya, lanjut purnawirawan perwira menengah Kepolisian RI dan mantan Kepala Dispen Polda Jawa Timur itu, penggunaan apapun untuk energi listrik mesti menimbulkan dampak.
"Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan dapat memperkecil dampak negatif yang mungkin muncul dalam penggunaan tenaga nuklir, misalnya sebagai pembangkit listrik," lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel tersebut.
Ia menyatakan, segala aspirasi yang muncul saat RDP secara moril menjadi tanggung jawabnya, untuk memperjuangkan di tingkat pusat.
Begitu pula mengenai kesepahaman dari peserta RDP untuk menggunakan kembali sistem GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional akan diteruskan kepada pimpinan MPR, demikian Sofwat Hadi.
DRP itu bertema : "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Dengan Model GBHN"
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016