Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nor Fajri menanggapi positif sikap pemerintah mengimpor beras untuk menyangga ketahanan pangan nasional.
Anggota Komisi II yang juga membidangi pertanian secara umum dan pangan itu melalui telepon seluler menjawab Antara Kalsel,.Ahad sehubungan impor beras oleh pemerintah baru-baru ini.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (Utara), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengritisi atas impor yang terkesan tanpa memperhitungkan atau atau persiapan lebih matang terlebih dahulu.
Menurut wakil rakyat kelahiran Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin) ibukota HSU tersebut, impor beras selama ini terkesan kontradiksi antara data Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Bada Urusan Logistik (Bulog).
"Pasalnya dari Kementan bilang produk padi surplus, tapi Bulog mengatakan sulit mencari padi petani," ujar mantan keryawan BRI tersebut yang masih aktif berwirausaha.
"Padahal kebijakan menampung padi padi sebagai upaya dan mengangkat harkat dan martabat petani kita," lanjutnya.
Semestinya, menurut dia, berapapun harga gabah di petani, Bulog tetap memprioritaskan untuk tetap membeli guna membantu warga tani.
"Bukan sebaliknya, terkesan menomorduakan petani seperti keadaan selama ini sehingga petani kita tidak maju dan berkembang," demikian Nor Fajri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Anggota Komisi II yang juga membidangi pertanian secara umum dan pangan itu melalui telepon seluler menjawab Antara Kalsel,.Ahad sehubungan impor beras oleh pemerintah baru-baru ini.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (Utara), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengritisi atas impor yang terkesan tanpa memperhitungkan atau atau persiapan lebih matang terlebih dahulu.
Menurut wakil rakyat kelahiran Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin) ibukota HSU tersebut, impor beras selama ini terkesan kontradiksi antara data Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Bada Urusan Logistik (Bulog).
"Pasalnya dari Kementan bilang produk padi surplus, tapi Bulog mengatakan sulit mencari padi petani," ujar mantan keryawan BRI tersebut yang masih aktif berwirausaha.
"Padahal kebijakan menampung padi padi sebagai upaya dan mengangkat harkat dan martabat petani kita," lanjutnya.
Semestinya, menurut dia, berapapun harga gabah di petani, Bulog tetap memprioritaskan untuk tetap membeli guna membantu warga tani.
"Bukan sebaliknya, terkesan menomorduakan petani seperti keadaan selama ini sehingga petani kita tidak maju dan berkembang," demikian Nor Fajri.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022