Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terus berupaya melakukan penanganan stunting sebagai upaya percepatan penurunan stunting di daerah ini.

Saat ditemui di Martapura, Kamis  Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman, menyampaikan, ada Delapan intervensi pada area sensitif dan spesifik yang dilakukan untuk menekan angka stunting tersebut.

Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang disampaikan oleh Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar menempati urutan pertama dengan angka stunting tertinggi di KalimantanSelatan, mencapai 40,2 Persen pada tahun 2021.

“kami sudah mengevaluasi dengan cara pengukuran SSGI tersebu, harapannya dengan intervensi yang kami lakukan dan cara pengambilan data saat survei itu ada perbaikan,”katanya.

Mokhamad Hilman, mengaku miris dengan tingginya angka stunting tersebut, karena menurutnya jika angka stunting 40 persen, dari 10 anak ada 4 anak yang stunting di Kabupaten Banjar.

Pada intervensi sensitif, Pemkab Banjar menganggarkan untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat, kususnya di daeah lokus stunting.

Sementara itu di area spesifik, pihaknya telah melakukan sosialisasi, pemberian vitamin tambah darah, pemberian makanan bergizi, dan kegiatan intervensi lainnya, denganmelibatkan seluruh stake holder.

“Jadi intinya dari intervensi tersebut yang paling besar, paling berpengaruh 70 persen yang sensitif, adalah terkait dengan perilaku dari lingkungan, dari air minum dan sanitasi,” katanya.
 
Mokhamad Hilman, menambahkan, target pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar, juga harus berbasis pada masyarakat, dalam hal ini untuk penanganan stunting, jadi pembangunan kedepannya akan mengarah ke desa-desa yang menjadi lokus stunting di daerah ini.

Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Banjar, Riza Dauly menyampaikan, untuk program penanganan stunting di Kabupaten Banjar pihanya telah menganggarkan 23 Milyar, dibagi untuk kebutuhan penyediaan Air Minum Rp14 Milyar dan pengolahan Air Limbah RP 9 Milyar.

“jadi memberikan fasilitasi kepada penduduk untuk memasang sambungan air kerumah, bisa berupa PDAM dan Pamsimas yang dikelola desa,” Katanya

Riza Dauly, menyampaikan berdasarkan indikator Pemkab Banjar, masih ada 20 persen masyarakat di daerah ini belum mendapatkan pasokan air bersih.

“ memang kabupaten banjar ini wilayahnya luas, sehingga intervensi untuk perpipaan agak susah seperti di gunung dan di aluh aluh,makanya di kembangkan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM),”tutupnya.

Pewarta: Latif Thohir

Editor : Hasan Zainuddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022