Kandangan, (AntaranewsKalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, memfokuskan pembangunan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui program pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.
Bupati HSS Achmad Fikry di Kandangan Senin mengatakan, pada tahun anggaran 2016-2017 pemerintah daerah akan konsentrasi untuk meningkatkan berbagai program pembangunan dasar untuk meningkatkan IPM.
Program tersebut, kata dia, dilaksanakan berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 Kabupaten HSS, Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Menurut bupati, pada kegiatan Musrenbang dengan tema akurasi sasaran peningkatan IPM, diharapkan akan mampu mendorong percepatan pembangunan di daerah itu.
"Akurasi data, menjadi salah satu kunci penting, agar seluruh program berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran dan tepat anggaran," katanya.
Pada Musrenbang tersebut, pemerintah secara langsung telah menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhnan prioritas, rencana pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017.
Program tersebut, akan dilanjutkan dengan pembuatan RAPBD tahun 2017 melalui pengelolaan pendanaan yang diatur secara transparan, terukur dan akuntabel.
Adapun fokus hasil pembangunan yaitu melanjutkan peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran.
Selain itu,meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi usaha industri, perdagangan dan jasa berbasis pertanian sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
Ketua DPRD Kabupaten HSS Syamsri Arsyad menyampaikan perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, sehingga perlu bermusyawarah seperti yang tercantum dalam lambang daerah yakni "Rakat Mupakat".
"Kesepakatan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, terutama pada saat keterbatasan anggaran sehingga seluruh pihak terkait harus mampu memilah, memilih dan menetapkan prioritas", katanya.
Sehingga, kata dia, semua pihak harus mampu memahami dan mengalah dengan mengutamakan pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, program membangun berbasis desa, pengentasan Narkoba, pendidikan muatan lokal, ketahanan keluarga dan pengawasan hasil-hasil pembangunan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Kalsel Ilyas berharap, seluruh pihak terkait termasuk SKPD, memacu kegiatan pembangunan yang mampu mempercepat kesejahteraan rakyat dan program yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat./A
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Bupati HSS Achmad Fikry di Kandangan Senin mengatakan, pada tahun anggaran 2016-2017 pemerintah daerah akan konsentrasi untuk meningkatkan berbagai program pembangunan dasar untuk meningkatkan IPM.
Program tersebut, kata dia, dilaksanakan berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 Kabupaten HSS, Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Menurut bupati, pada kegiatan Musrenbang dengan tema akurasi sasaran peningkatan IPM, diharapkan akan mampu mendorong percepatan pembangunan di daerah itu.
"Akurasi data, menjadi salah satu kunci penting, agar seluruh program berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran dan tepat anggaran," katanya.
Pada Musrenbang tersebut, pemerintah secara langsung telah menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhnan prioritas, rencana pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017.
Program tersebut, akan dilanjutkan dengan pembuatan RAPBD tahun 2017 melalui pengelolaan pendanaan yang diatur secara transparan, terukur dan akuntabel.
Adapun fokus hasil pembangunan yaitu melanjutkan peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran.
Selain itu,meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi usaha industri, perdagangan dan jasa berbasis pertanian sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
Ketua DPRD Kabupaten HSS Syamsri Arsyad menyampaikan perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, sehingga perlu bermusyawarah seperti yang tercantum dalam lambang daerah yakni "Rakat Mupakat".
"Kesepakatan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, terutama pada saat keterbatasan anggaran sehingga seluruh pihak terkait harus mampu memilah, memilih dan menetapkan prioritas", katanya.
Sehingga, kata dia, semua pihak harus mampu memahami dan mengalah dengan mengutamakan pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, program membangun berbasis desa, pengentasan Narkoba, pendidikan muatan lokal, ketahanan keluarga dan pengawasan hasil-hasil pembangunan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Kalsel Ilyas berharap, seluruh pihak terkait termasuk SKPD, memacu kegiatan pembangunan yang mampu mempercepat kesejahteraan rakyat dan program yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat./A
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016